BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Isu kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi diprediksi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat warga Banyuwangi untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Pihak kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi pun mulai ancang-ancang membuka pendaftaran haji untuk pemberangkatan tahun depan.
Sebagaimana diketahui, Kemenag RI mengusulkan Bipih naik menjadi sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah tersebut setara 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.000.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi Moh. Amak Burhanudin mengatakan, sebagian masyarakat kurang mengetahui kenapa Bipih yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik. Dikatakan, hal tersebut terjadi karena perubahan skema persentase komponen Bipih dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi Bipih lebih tinggi daripada nilai manfaat yang ada.
Menurut Amak, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah menghitung, jika komposisi Bipih dan nilai manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang. ”Isu yang berkembang memang sedikit meresahkan masyarakat. Namun, saya menyarankan untuk datang dan berdiskusi langsung dengan kami selaku pihak yang menangani masalah tersebut,” ujarnya.
Menurut Amak, saat ini pemerintah melalui Menteri Agama bersama DPR tengah mengusulkan perubahan skema Bipih 70 persen dan nilai manfaat (NM) 30 persen. Dengan pertimbangan salah satunya adalah haji termasuk dijalankan bagi yang mampu. ”Hal tersebut dilakukan demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya,” tuturnya.
Meski isu kenaikan Bipih saat ini tengah berkembang, namun beberapa warga Banyuwangi mulai bersiap untuk mengikuti pendaftaran haji tahun 2023.
Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Banyuwangi Zaenal Abidin mengungkapkan, saat ini Banyuwangi masuk dalam urutan lima besar pengiriman jemaah haji paling banyak di Jatim. Sedangkan jumlah jemaah paling banyak yang mengikuti haji tahun sebelumnya berasal dari Kecamatan Wongsorejo. ”Untuk tahun 2022 kurang lebih ada 400 jemaah yang berangkat,” kata dia.
Zaenal mengaku, saat ini Kemenag Banyuwangi belum membuka pendaftaran haji dan tengah menunggu kuota yang ditentukan oleh pusat mengenai jumlah pengiriman jemaah haji. ”Kalau kuota sudah turun, kita petakan dan membagi per kecamatan. Hal tersebut berkaitan dengan bimbingan atau manasik haji,” jelasnya.
Saat ini Kemenag Banyuwangi kembali menerapkan sistem larangan menggunakan dana talangan. Zaenal menyebut, lantaran pemberangkatan haji sempat ditiadakan imbas pandemi Covid-19, kini masyarakat berlomba-lomba untuk mendaftar haji namun dengan dana pinjaman.
”Hal tersebut sempat membuat pendaftar membeludak, namun tahun ini kami tertibkan lagi. Karena telah dijelaskan bahwa ibadah haji dilksanakan untuk yang mampu. Adanya peraturan tersebut setidaknya untuk membuat pendaftar haji dari Banyuwangi lebih tertib,” pungkas Zaenal. (tar/sgt/c1)
