Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam kebijakan itu, mengharuskan perusahaan yang memiliki layanan digital, seperti situs atau aplikasi yang menggunakan layanan internet, harus didaftarkan ke Kominfo RI demi melindungi masyarakat dan negara dari berbagai ancaman di ruang digital. “Kebijakan itu akan membatasi masyarakat yang kritis,” ujar ketua Komisariat PMII Ibrahimy Genteng, Dendy Wahyu, 23.
Dengan penerapan itu, terang dia, bisa membatasi masyarakat untuk bebas dalam berpendapat maupun berekspresi di ruang digital. Bila semua layanan digital didaftarkan pada Kominfo RI, masyarakat tidak akan mampu lagi untuk memberikan kritikan kepada pemerintah melalui internet. “Karena setelah terdaftar, setiap konten yang muncul secara otomatis akan disaring oleh pemilik kebijakan itu, bila mengandung kritikan bisa saja tidak diloloskan,” jelasnya.
Kritikan senada juga disampaikan Firda Andi, 23, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Banyuwangi itu mengatakan, sampai saat ini perusahaan digital raksasa seperti Google, masih belum mendaftar pada Kominfo RI dan diancam akan diblokir dari peredaran Indonesia. “Bila tidak mendaftar akan diblokir,” cetusnya.
Bila benar-benar diblokir, terang dia, warga Indonesia tidak bisa mengakses lagi, dan itu bisa menimbulkan kegaduhan. “Minimal kalau ingin memblokir Google, pemerintah Indonesia harus mampu memberikan pengganti yang setara,” cetusnya.(mg5/abi)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




