Pemkab Banyuwangi menuntaskan penyerahan surat keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Ratusan tenaga kesehatan honorer kemarin (3/5) menerima SK P3K Tahun 2022 di aula kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi. Â
Sejumlah guru honorer mendatangi kantor DPRD Situbondo, Kamis (9/3). Mereka menyampaikan kekecewaannya lantaran gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Diduga ada oknum berbuat curang yang membuat para honorer tersebut tidak bisa lolos menjadi guru PPPK tahun ini.
Pemkab Situbondo sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pemberian insentif guru dan tenaga pendidik honorer non-K2. Totalnya mencapai Rp 2,4 miliar. Yang menarik, dana tersebut sudah dipersiapkan sejak dua tahun silam. Sayangnya, belum bisa terealisasi karena menunggu regulasi yang bisa dijadikan dasar.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Andi Yulian Haryanto meminta sekolah tidak lagi merekrut tenaga guru honorer. Itu dilakukan untuk mengurangi jumlah tenaga pengajar non ASN. Sebab, banyaknya tenaga honorer aktivitas di kelas juga minim.
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengaku telah menerima pengaduan dari sebeleas tenaga non aparatur sipil negara (ASN). Sebab, data mereka tidak masuk dalam uji publik pendataan tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Situbondo. Padahal mereka mengabdi untuk pemerintah daerah sudah puluhan tahun.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Pemkab Situbondo, Didik Sulistiyo mengaku prihatin dengan fenomena pemuda di Kota Santri yang terkesan lebih memilih untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Sebab itulah, keadaan tersebut seharusnya bisa dicegah oleh semua pihak.
Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo membuka Pusat Pengaduan terkait uji publik pendataan tenaga non ASN di Kota Santri tahun 2022. Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap munculnya upaya-upaya kecurangan yang mungkin dilakukan pihak-pihak tertentu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pemkab Situbondo, Dr Fathor Rakhman sangat mengapresiasi gagasan MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas yang menawarkan beberapa opsi atau skema penyelesaian tenaga honorer.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pemkab Situbondo mewanti-wanti agar pendataan terhadap tenaga honorer dilakukan dengan jujur. Sebab, data yang dimanipulasi akan memiliki konsekuensi hukum dan harus dipertanggungjawabkan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengajukan 160 pegawai tenaga honorer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) untuk diangkat menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
