Kesetaraan gender menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi saat ini. Tidak terkecuali dari jajaran wakil rakyat yang duduk di DPRD Banyuwangi.
Masa jabatan 50 anggota DPRD Banyuwangi periode 2019–2024 bakal berakhir pada 21 Agustus tahun depan. Meski begitu, sebanyak 753 orang telah siap untuk memperebutkan kursi empuk wakil rakyat kabupaten the Sunrise of Java tersebut.
Papan nama kantor DPRD Banyuwangi yang rusak akibat aksi vandalisme oknum demonstran pada September 2022 lalu kini mulai diperbaiki. Selain papan nama, perbaikan juga menyasar pagar kantor wakil rakyat tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun 2023 sudah didok. Eksekutif dan legislatif pun sudah menyepakati anggaran keuangan daerah tahun ini. Tidak terkecuali di sektor pendapatan asli daerah (PAD).
Kompleks Gedung Olahraga (GOR) Tawangalun, Banyuwangi, menjelma lautan manusia, Senin malam (13/3). Ribuan orang hadir untuk mengikuti Konsolidasi Akbar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim. Khususnya, untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim III.
DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif melakukan upaya untuk merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Upaya ekstra perlu dilakukan mengingat target PAD tahun ini naik signifikan dibandingkan tahun 2022.
Diakui atau tidak, banyak partisipasi aktif masyarakat dalam bidang politik –khususnya pada pembentukan sistem pemerintahan– mengakibatkan adanya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk dukungan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan publik.
Tak hanya mengesahkan peraturan daerah (perda), kalangan dewan juga intens ”turun gunung” ke berbagai pelosok Banyuwangi setahun terakhir. Bukan untuk ”promosi” diri agar kembali dipilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Para wakil rakyat tersebut menyebar ke kecamatan-kecamatan di Banyuwangi untuk menyosialisasikan perda kepada masyarakat.
DPRD Banyuwangi menetapkan 17 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk rencana pembahasan dewan tahun depan. Sebanyak 17 rancangan produk hukum tertinggi daerah itu telah ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.
Eksekutif dan legislatif terus menggeber pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Setelah bupati menyampaikan nota keuangan pada Jumat malam (18/11), pembahasan langsung dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi plus jawaban bupati terhadap PU fraksi.
