BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Aksi unjuk rasa puluhan atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banyuwangi di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banyuwangi pada Selasa (31/1) lalu, menarik perhatian anggota DPRD Banyuwangi. Mereka berniat untuk melakukan kroscek anggaran hibah olahraga tahun 2022.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda. Dia mengatakan, sebagai bagian dari pemerintahan, DPRD Banyuwangi harus ikut memastikan anggaran reward untuk para atlet tersebut. Apalagi, janji memberikan reward disampaikan langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani.
Karena itu, Ficky berencana menyampaikan ke ketua DRPD Banyuwangi untuk memeriksa perkembangan reward atlet yang sempat dijanjikan. ”Kita kroscek dulu, di KONI atau Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Bagaimana pos anggaran untuk reward? Karena yang menjadi polemik, para atlet mengatakan belum menerima,” ujarnya.
Ficky menambahkan, reward berkaitan dengan urusan anak-anak didik di Banyuwangi. Jangan sampai mereka kecewa setelah lelah membela nama Banyuwangi di ajang olahraga, namun tidak ada perhatian dari pemerintah. ”Jangan sampai mereka melihat kita tidak hadir. Nanti kita komunikasi ke pimpinan, kita akan kroscek bagaimana anggaran reward ini ke Dispora sekaligus untuk melihat besaran yang akan mereka terima,” tandasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah atlet peraih medali dalam ajang Porprov Jatim VIII, Selasa (31/1) kemarin berunjuk rasa di depan kantor KONI Banyuwangi. Mereka menuntut pencairan bonus peraih medali porprov. Sebab, reward yang dijanjikan KONI tak kunjung cair. Padahal, Porprov sudah tuntas terlaksana pada Juli 2022 lalu.
Ada 60 atlet yang meluruk kantor KONI di Jalan Kalasan, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi. Puluhan atlet meminta dana reward segera dicairkan. (fre/sgt/c1)
