Kartu Induk Kesenian Bakal Diurus di Desa

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Jumlah organisasi kesenian di Banyuwangi terus bertambah setiap tahun. Untuk mempermudah masyarakat yang akan mengurus pendaftaran organisasi kesenian, pemkab berencana membuka layanan pengurusan kartu induk kesenian (KIK) di kantor desa.

Dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, pada tahun 2019 terdapat 774 induk kesenian yang mendaftarkan diri. Sedangkan di tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 843 induk kesenian. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 2021 sebanyak 962 induk kesenian dan pada 2022 terdata ada 1.087 induk kesenian.

Selama ini, pendaftaran KIK dilakukan di kantor Disbudpar. Namun ke depan, pengurusan KIK juga akan dapat dilakukan di desa-desa. Dengan harapan pihak desa juga ikut mengelola induk kesenian yang ada di tempat mereka.

Baca Juga :  Tujuh Tari Tanpa Berhenti, BCE Muncar Boyong Ratusan Duta Seni

Kepala Disbudpar Banyuwangi M. Yanuarto Bramuda melalui Staf Bidang Kebudayaan dan Seni Pertunjukan Eko Aribawanto mengatakan, organisasi kesenian di Banyuwangi semakin tumbuh. Terbukti, setiap tahun ada induk kesenian baru yang muncul. ”Tapi kadang pihak desa sendiri tidak tahu ada kesenian itu di tempat mereka. Karena itu, ke depannya pengurusan KIK bisa dilakukan di desa,” ujarnya.

Eko menambahkan, ada berbagai macam kesenian yang sudah terdata di KIK Disbudpar. Mulai orkes, hadrah, seni rupa, sanggar, kesenian tari, janger, jaranan, dan lain sebagainya.

Menurut Eko, meski saat ini yang terdata sudah mencapai ribuan induk kesenian, tidak tertutup kemungkinan masih banyak induk kesenian yang belum mendaftar dengan alasan khawatir tidak bisa menjaga eksistensi. Padahal, kata dia, setiap induk kesenian yang sudah terdaftar akan mendapatkan pembinaan dari Disbudpar.

Baca Juga :  Woow! Sebrangi Selat Bali Cukup 10 Menit

Dengan pembinaan tersebut, para pelaku kesenian tetap bisa mengembangkan kesenian yang sudah mereka jalani. Tidak hanya itu, kesenian yang terdaftar juga akan diprioritaskan ketika ada kebutuhan penampilan terutama yang menjadi kegiatan dari Pemkab Banyuwangi. ”Mereka berhak meminta pembinaan. Kami juga setiap akhir pekan selalu berkeliling memberikan pembinaan,” jelas Eko.

Jika nantinya kepengurusan KIK di desa terealisasi, Eko berharap pihak desa juga mau ikut terlibat dalam pengelolaan induk kesenian yang ada. Sehingga, induk kesenian tersebut tetap bisa eksis. ”Yang terpenting lagi, kalau mereka terdaftar, mereka aman menggelar pertunjukan di mana saja. Karena itu, kami imbau untuk yang belum, bisa segera mengurus KIK,” pungkasnya. (fre/sgt/c1)