Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Tegaskan Material Reklame Tak Berizin menjadi Milik Daerah

14 September 2021, 09: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

ROBOH: Kondisi reklame yang terpasang di kawasan Pasar Rogojampi sesaat sebelum dibongkar Satpol PP awal Mei lalu.

ROBOH: Kondisi reklame yang terpasang di kawasan Pasar Rogojampi sesaat sebelum dibongkar Satpol PP awal Mei lalu. (Ripai for RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Dikabarkan telah dilaporkan pihak pemilik reklame kepada pihak Kepolisian lantaran menjual material reklame yang ditertibkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyuwangi akhirnya buka suara. Versi pihak instansi penegak peraturan daerah (perda) tersebut, lantaran reklame yang ditertibkan tidak berizin, maka sesuai peraturan yang berlaku, material reklame itu menjadi milik pemkab.

Selain itu, pihak Satpol PP juga membeber kronologis pembongkaran reklame yang berlokasi di kawasan Pasar Rogojampi pada awal Mei lalu tersebut. Selain dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, pembongkaran juga dilakukan lantaran reklame itu telah roboh dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Banyuwangi Ripai mengatakan, awalnya pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa reklame yang berlokasi di simpang tiga Pasar Rogojampi tersebut roboh. Meski demikian, dia mengaku Satpol PP tidak langsung bertindak. Pembongkaran baru dilakukan setelah pihaknya mendapat perintah dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Banyuwangi kala itu, yakni Sih Wahyudi.

Baca juga: Terkikis Air, Rumah di Watubuncul Nyaris Ambruk

Bukan itu saja, pembongkaran juga dilakukan lantaran reklame itu tidak berizin alias ilegal. Karena tidak berizin, pihak pemilik juga tidak membayar pajak reklame. “Artinya, terjadi kerugian negara karena penyelenggara reklame tidak membayar pajak,” kata dia.

Masih menurut Ripai, berdasar Perda Nomor 10 tahun 2012, reklame yang tidak memiliki izin dan atau habis masa berlaku izin penyelenggaraannya akan mendapat teguran pertama, kedua hingga teguran ketiga. “Apabila penyelenggara reklame atau vendor advertising tidak membongkar, maka bupati selaku kepala daerah mempunyai kewenangan melakukan pembongkaran melalui Satpol PP dan hasil bongkaran reklame tersebut menjadi milik pemkab,” tuturnya.

Namun, imbuh Ripai, karena reklame itu tidak mengantongi izin, pihaknya tidak mengetahui pihak penyelenggara reklame tersebut. Dengan demikian, Satpol PP kesulitan mengirimkan surat teguran. “Kalau reklame berizin, maka setelah habis berlaku izinnya, pihak Dinas Perizinan lapor ke Satpol PP untuk melakukan penertiban. Namun, karena ini tidak berizin, kami tidak bisa memberikan teguran pertama, kedua, maupun ketiga. Karena kami tidak mengetahui siapa penyelenggara reklame itu,” urainya.

Terkait dugaan material reklame dijual oleh Satpol PP, Ripai menyatakan dugaan tersebut tidak benar. Menurut dia, yang benar adalah material sisa reklame yang dibongkar tersebut dijual oleh panitia pembangunan musala di kantor Satpol PP. “Panitia pembangunan musala membuat surat permintaan hibah material reklame tersebut. Hasil penjualan digunakan untuk tambahan biaya membangun musala,” kata dia.

Seperti diberitakan, penertiban reklame tidak berizin yang dilakukan Satpol PP Banyuwangi berbuntut panjang. Pihak pemilik reklame melaporkan salah satu oknum Satpol PP ke pihak kepolisian.

Pelaporan dilakukan pemilik reklame, yakni Imam Maskun ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banyuwangi Jumat (10/9). Imam melaporkan dugaan penggelapan material reklame oleh oknum yang berdinas di instansi penegak perda tersebut. Sebab, setelah reklame itu ditebang, material reklame itu dijual oleh salah satu oknum Satpol PP. Hasil penjualan digunakan untuk membangun musala di kantor Satpol PP Banyuwangi.

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya