Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Terbentur Regulasi, Delapan Jabatan Kepala Dinas Lowong

23 Agustus 2021, 11: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Nafiul Huda, Kepala BKPP Banyuwangi

Nafiul Huda, Kepala BKPP Banyuwangi (Dok.RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Imbas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang digeber tahun lalu terasa di lingkup Pemkab Banyuwangi. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut menyebabkan deretan jabatan penting di jajaran pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa hingga kini masih kosong.

Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas (kadis) dan kepala badan di jajaran Pemkab Banyuwangi yang hingga kini belum terisi. Sembilan posisi tersebut adalah kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula 10 pos jabatan eselon III yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat.

Baca juga: Popok Bekas pun Jadi Berkah

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Nafiul Huda tidak menampik hal tersebut. ”Benar. Ada sejumlah jabatan kepala dinas dan badan yang belum diisi pejabat definitif,” ujarnya Jumat siang (20/8).

Huda menuturkan, salah satu penyebab hal itu bisa terjadi adalah imbas pilbup Banyuwangi tahun lalu. Dijelaskan, berdasar regulasi, untuk daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), maka bupati tidak diperbolehkan melakukan pelantikan pejabat terhitung enam bulan sebelum masa jabatan pada periode tersebut berakhir. ”Begitu juga dengan bupati yang baru, tidak boleh melakukan pelantikan pejabat selama enam bulan setelah yang bersangkutan dilantik,” jelasnya.

Nah, lantaran Bupati Ipuk Fiestiandani secara resmi dilantik sebagai bupati pada 26 Februari lalu, maka hingga Jumat lalu dia belum bisa melakukan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Banyuwangi. ”Berarti beliau baru bisa melantik pejabat pada 26 Agustus,” kata Huda.

Karena itu, imbuh Huda, saat ini banyak jabatan kosong yang ditinggalkan pejabat yang telah pensiun hingga kini belum diisi oleh pejabat baru. ”Untuk menjalankan tugas pejabat tersebut, bupati menugaskan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaksana tugas (Plt),” tuturnya.

Huda menggarisbawahi, tidak ada rangkap jabatan di lingkup Pemkab Banyuwangi. Sebab, ASN yang ditunjuk sebagai Plt kepala dinas atau badan, tersebut secara definitif hanya menduduki satu jabatan. ”Contohnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP). Saat ini pos itu diduduki pegawai yang berstatus pelaksana tugas, yakni Bu Nanin Ocktaviantie. Sedangkan jabatan definitif yang dijabat Bu Nanin adalah Sekretaris Diskop UMP. Jadi bukan rangkap jabatan. Karena yang bersangkutan memiliki satu SK, yakni SK Sekretaris Diskop UMP. Plt juga tidak mendapat tunjangan jabatan,” bebernya.

Menurut Huda, rangkap jabatan terjadi jika ada satu orang yang menduduki dua atau lebih jabatan definitif. ”Misalnya saya. Jika saya menduduki secara definitif saya menjabat Kepala BKD dan satu atau lebih jabatan lain di lingkup Pemkab Banyuwangi, itu bisa disebut rangkap jabatan,” pungkasnya. (sgt/bay/c1)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya