Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Kesehatan
icon featured
Kesehatan

Penjual Obat di Atas HET Bisa Dijerat UU Perlindungan Konsumen

30 Juli 2021, 14: 39: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Khoirul Anwar, Praktisi hukum senior di Kabupaten Situbondo

Khoirul Anwar, Praktisi hukum senior di Kabupaten Situbondo (Izzul Muttaqin/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id - Penindakan terhadap penjual obat-obatan diatas harga eceran tertinggi (HET) di masa Covid-19 sudah selayaknya disegerakan. Agar tidak ada pihak-pihak yang menjadikan pandemi sebagai ladang untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang praktisi hukum di Kabupaten Situbondo, Khoirul Anwar. Menurut pengacara senior ini, menjual obat-obatan dengan harga tinggi di masa pandemi seperti sekarang tentu merupakan tindakan kriminal. Sebab hal tersebut kontra produktif dengan upaya pemerintah melawan virus korona.

“Harusnya, sejumlah pihak mendukung upaya pemerintah menyelamatkan masyarakat Situbondo dari bahaya Covid-19. Bukan malah mempersulit masyarakat untuk mendapatkan obat-obatan di masa pandemi seperti sekarang. Tentu hal demikian tidak dibenarkan. Karena itu wajib ditindak,” ujarnya.

Baca juga: Pasien Isoter Dikirimi Paket Vitamin dan Obat

Menurut pria yang menjabat Ketua Peradi ini, jika pemerintah ataupun aparat penegak hukum (APH) tidak tegas, kejadian serupa bisa terulang kembali. Dan lama-kelamaan, para penjual obat akan terbiasa bermain-main dengan harga.

“Sebaliknya, kalau pemerintah atau APH nya tegas, pemilik apotek ataupun penjual obat lainnya akan berpikir ulang untuk main-main dengan harga obat. Apalagi sampai melebihi harga eceran tertinggi (HET). Sebab bisa berkonsekwensi hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khoirul Anwar menjelaskan, ada sejumlah undang-undang yang dapat menjerat pemain harga obat-obatan. Diantaranya pasal 62 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. “Dimana sanksinya berupa pidana paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar,” ujarnya.

Tak hanya itu, dalam pasal 61 juga disebutkan bahwa hakim bisa menjatuhkan hukuman tambahan bagi pelaku. Seperti perampasan barang tertentu, perintah ganti rugi, hingga pemberhentian aktivitas tertentu. “Bahkan, hakim juga bisa memberikan sanski pencabutan izin usaha,” tuturnya.

Sementara, Kasubag Humas Polres Situbondo, Iptu Achmad Sutrisno tidak menjawab saat dihubungi sekitar 19.50. Sehingga wartawan koran ini tidak mendapat jawaban apapun dari yang bersangkutan.

Sebelumnya, salah seorang warga memprotes tingginya harga obat-obatan di salah satu apotek. Bupati Situbondo pun berjanji untuk melakukan sidak. Dia akan menggandeng APH. (zul)

(bw/zul/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya