Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Optimistis 2023 Jadi Titik Balik Pertumbuhan Ekonomi

30 Juli 2021, 14: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi

Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Pihak eksekutif mengajak lintas elemen, termasuk fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi untuk berkolaborasi melakukan penanganan Covid-19. Dukungan dewan diperlukan untuk melakukan penanganan secara cepat, menyebarkan spirit optimisme untuk bertahan dan bangkit, serta menguatkan gotong royong untuk mempertahankan Banyuwangi tetap kondusif dan pertumbuhan ekonominya tidak semakin terpuruk.

Hal itu disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum (PU) fraksi atas diajukannya empat rancangan peraturan daerah (raperda). Termasuk raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021–2026.

Menanggapi PU Fraksi Partai Demokrat (FPD) tentang pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir, yakni tahun 2016 sampai 2020 rata-rata mencapai 7,24 persen sedangkan proyeksi lima tahun ke depan ”hanya” sebesar 2,82 persen, Bupati Ipuk mengatakan, berdasar data laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) audited tahun 2015 sampai 2020, realisasi PAD mengalami peningkatan setiap tahun. ”Namun, perlu dicermati bahwa kapasitas fiskal mandiri pemerintah daerah dapat terlihat melalui realisasi pada kelompok PAD. Realisasi PAD hanya mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 2019. Sedangkan pada tahun 2020 atau pada awal pandemi Covid-19 menyerang di Indonesia pada triwulan pertama, realisasi PAD menurun signifikan dibandingkan 2019,” ujarnya.

Baca juga: Kembangkan Masyarakat, PLN Bantu 30 Usaha Masyarakat Desa Perante

Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan transfer. Bahkan, pendapatan transfer mengalami penurunan lebih signifikan. Adapun peningkatan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 disebabkan kontribusi atas pelepasan saham pada PT Merdeka Copper Gold.

Versi eksekutif, penurunan realisasi pendapatan bukan hanya dialami Pemkab Banyuwangi tetapi juga melanda penerimaan negara di Indonesia dan seluruh dunia. ”Pandemi Cpvid-19 memberikan tekanan sangat berat terhadap seluruh sektor perekonomian yang berimbas pada turunnya realisasi penerimaan. Namun demikian, eksekutif tetap optimistis pandemi akan berakhir dan kapasitas fiskal, khususnya pada kelompok PAD tetap mengalami peningkatan. Kita berharap kondisi ekonomi segera pulih dan pada 2023 menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Ipuk.

Terkait pandangan FPD bahwa belum semua indikator target kinerja masing-masing urusan sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dituangkan dalam draf akhir RPJMD, eksekutif menjelaskan, tidak semua indikator yang ada di lampiran Permendagri itu dituangkan dalam RPJMD. Contohnya nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Sebab, NTP dan NTN hanya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, tidak ada rilis tingkat kabupaten/kota. Oleh sebab itu, NTP dan NTN tidak bisa digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani dan nelayan di tingkat kabupaten.

Sementara itu, menyikapi PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya di bidang pendidikan, eksekutif menyatakan bahwa pemkab, khususnya jajaran pendidikan terus melakukan ikhtiar percepatan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. Khususnya melalui pendidikan berbasis masyarakat dengan total sasaran penduduk 25 tahun ke atas sejumlah 691.735 jiwa.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) FPKB Ahmad Munib Syafaat mengatakan, indeks pendidikan dan harapan lama sekolah merupakan indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Sementara itu, data IPM Banyuwangi dari tahun 2010 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan. IPM Banyuwangi pada 2010 berada di angka 64,54, pada 2011 meningkat menjadi 65,48, tahun 2012 pada angka 66,12, tahun 2013 naik menjadi 66,74, dan pada 2014 meningkat menjadi 67,31.

Selanjutnya, di tahun 2015 IPM Banyuwangi berada di angka 68,08, pada 2016 meningkat menjadi 69,0, tahun 2017 pada angka 69,64, tahun 2018 di angka 70,06 dan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 70,6. ”FPKB menekankan, rencana pembangunan daerah seharusnya dirumuskan secara komprehensif dan update. Karena RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Banyuwangi. Jika dalam perumusan isu strategis terdapat kekeliruan, maka bisa dipastikan program kerja yang akan dilakukan tidak tepat sasaran. FKPB mohon tanggapan bupati terkait dengan hal tersebut,” ujarnya. (sgt/afi/c1)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya