Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tapal Batas Kawah Ijen Seharusnya Jadi Tanggung Jawab Bersama

29 Juli 2021, 14: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

PEDULI IJEN: Tim Oase Law Firm Sunandiantoro (kiri) dan Anang Suindro merilis pandangan hukum terkait polemik batas wilayah Ijen antara Banyuwangi dan Bondowoso kemarin.

PEDULI IJEN: Tim Oase Law Firm Sunandiantoro (kiri) dan Anang Suindro merilis pandangan hukum terkait polemik batas wilayah Ijen antara Banyuwangi dan Bondowoso kemarin. (Sunan for RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen Kawah Ijen menyita perhatian publik. Salah satunya  dari praktisi hukum yang tergabung dalam Oase Law Firm yang memberikan pandangan perspektif hukum terkait dengan persoalan penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen Kawah Ijen tersebut.

Dalam pandangan hukum Oase Law Firm, berita acara kesepakatan dalam istilah hukum perdata dapat disebut sebagai perikatan yang menghasilkan sebuah perjanjian. Kesepakatan atau perikatan dapat dibuat oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut menurut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya adalah ”Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” tegas Sunandiantoro, Direktur Oase Law Firm.

Baca juga: Perjuangan si Kembar Greg - Geggy Lolos Bintara Polri, Ini Kisahnya..

Sehingga, kata dia, apabila ditarik kepada Berita Acara Kesepakatan Nomor: 35/BAD II/VI/2021 mengenai kesepakatan penarikan garis batas daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang pada tanggal 3 Juni 2021yang  telah ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso, serta pihak-pihak lain yang berwenang terkait penyelesaian sengketa batas wilayah antarkabupaten, maka menurut hukum berita acara kesepakatan tersebut berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso.

Semua pihak harus patuh dan tunduk terhadap kesepakatan tersebut. Kendati demikian, terhadap perubahan batas wilayah daerah hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tertuang dalam pasal 48 ayat 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait upaya yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi yang mengirimkan surat pencabutan tanda tangan berita acara kesepakatan nomor 35/BAD II/VI/2021 kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur, menurut teori hukum perdata bahwa sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih adalah berlaku mengikat seperti undang-undang.

”Sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan itu harus melewati proses hukum di pengadilan. Apabila didapati kesepakatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum,” ungkap Sunandiantoro.

Dalam proses penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut, tertulis sangat jelas dalam surat Bupati Banyuwangi No 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 pada poin 5 (lima) yaitu terjadi pemaksaan dan penekanan penandatanganan berita acara dimaksud dengan mengaburkan alat bukti sebagaimana angka 4.

Apabila Bupati Banyuwangi dapat membuktikan dalil adanya paksaan dan penekanan tersebut, maka salah satu syarat sahnya perjanjian tidak dapat terpenuhi. Sehingga berita acara kesepakatan batas daerah Banyuwangi dengan Bondowoso tersebut dinyatakan dapat dibatalkan, atau juga batal demi hukum. ”Konsekuensi hukumnya adalah kesepakatan tersebut tidak mengikat bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Bondowoso. Soal polemik tapal batas Ijen menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Sunan juga menjelaskan, terdapat dua cara dalam membuktikan adanya pemaksaan dan atau penekanan dalam penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah Banyuwangi dengan Bondowoso, yaitu Bupati Banyuwangi dapat mengajukan laporan polisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen Kawah Ijen tersebut terdapat penekanan dan pemaksaan yang mengarah pada suatu perbuatan pidana.

Selain mengajukan laporan polisi, Bupati Banyuwangi juga dapat mengajukan gugatan pembatalan penandatanganan berita acara kesepakatan batas daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen Kawah Ijen dengan No 35/BAD II/VI/2021 karena terdapat unsur dwang (ancaman atau paksaan), dwaling (kekeliruan atau kekhilafan), dan bedrog (penipuan/tipu muslihat) dalam pembuatan kesepakatan tersebut.

”Kita sebagai masyarakat Banyuwangi, dalam rangka mempertahankan aset strategis Kabupaten Banyuwangi, dan dalam rangka menjaga harkat dan martabat Bupati Banyuwangi,” tegasnya.

Di sisi lain, rakyat Banyuwangi penting kiranya juga mendorong DPRD untuk mengambil sikap dalam persoalan ini. Sebab, Gunung Ijen merupakan aset strategis Banyuwangi yang selama ini menjadi salah satu ikon pariwisata Banyuwangi. Hak interpelasi adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

”Legal opinion yang kami buat bukan untuk menyudutkan para pihak, melainkan lebih pada pandangan hukum. Ini sebagai bukti bahwa rakyat Banyuwangi mengakui Gunung Ijen sebagai aset penting kabupaten di ujung timur pulau Jawa ini,” tandasnya. (ddy/aif/c1)

(bw/ddy/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya