Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ipuk: Soal Kawah Ijen Tunggu Kepuutusan Mendagri

29 Juli 2021, 14: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

DESTINASI UTAMA WISATA: Polemik tapal batas Ijen antara Banyuwangi dan Bondowoso tak kunjung tuntas. Pemkab Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya persoalan Ijen kepada Mendagri.

DESTINASI UTAMA WISATA: Polemik tapal batas Ijen antara Banyuwangi dan Bondowoso tak kunjung tuntas. Pemkab Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya persoalan Ijen kepada Mendagri. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Bupati Ipuk Fiestiandani angkat bicara soal polemik tapal batas wilayah Ijen dengan kabupaten tetangga, Bondowoso. Pernyataan Ipuk itu disampaikan dalam rapat paripurna jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat yang berlangsung secara virtual kemarin (28/7).

Ipuk pun menanggapi pandangan umum (PU) dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Terkait PU Demokrat yang dianggap memperluas wilayah Bondowoso, Ipuk menegaskan bahwa batas daerah ditetapkan oleh Mendagri. ”Hingga saat ini belum ada penetapan oleh Mendagri terkait tapal batas Ijen,” tegas Ipuk.

Pemkab berupaya menyampaikan dengan berbagai alat bukti legal, termasuk kajian aspek sosiologis, historis, yuridis, dan geografis. Adanya alat bukti tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh bagian dari wilayah Ijen merupakan bagian dari Pemkab Banyuwangi.

PARIPURNA VIRTUAL: Sebagian anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Ipuk Fiestiandani terkait polemik tapal batas Ijen, kemarin.

PARIPURNA VIRTUAL: Sebagian anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Ipuk Fiestiandani terkait polemik tapal batas Ijen, kemarin. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Baca juga: Pariwisata Megap-Megap, 500 UMKM dan 5.500 Pekerja Kena Dampak Ekonomi

Ipuk menjelaskan, batas antara dua kabupaten diawali dari Kabupaten Bondowoso yang mendasarkan batasnya kepada peta rupa bumi yang dikeluarkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Mengacu Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah pasal 3 ayat 2 mulai huruf A–G, selanjutnya pada pasal 28 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, disebutkan dalam hal penentuan wilayah jika tidak terdapat kesepakatan maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh Mendagri untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

”Secara histori seluruh Kawah Ijen masuk dalam wilayah Banyuwangi. Hal itu ditegaskan dalam berbagai dokumen antara lain residen Besoeki Afdeling Banyuwangi 1895, Java Resn Besoeki 1924 BLAD XIIIC, dan Jawa Resn Besoeki 1924 Blad LXXXVIII,” jelas Ipuk.

Menjawab pertanyaan FKB terkait langkah strategis untuk mengembalikan Ijen, Ipuk menegaskan pemkab masih akan menunggu penetapan dari Mendagri. Ditegaskan juga, selama ini Kawah Ijen dikelola oleh Kementerian LHK melalui BBKSDA Jawa Timur sehingga tidak ada pendapatan daerah yang bersumber langsung dari Kawah Ijen.

”Ijen merupakan destinasi utama wisata di Banyuwangi. Ijen menjadi sentrum dan salah satu trigger pergerakan ekonomi, khususnya pendapatan daerah di sektor pariwisata. Selama sepuluh tahun terakhir, Pemkab berusaha meningkatkan aksesibilitas serta meyakinkan investor untuk mendukung amenitas yang menopang Ijen dari wilayah Banyuwangi,” tegas  Ipuk.

Perdebatan tentang perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso di kawasan Kawah Ijen terus menggelinding. Sejumlah fraksi di DPRD Banyuwangi mengajukan usul penggunaan hak interpelasi alias hak meminta keterangan kepada Pemkab Banyuwangi. Usulan tersebut datang dari 17 anggota dewan asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrat (FPD), anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Versi pemkab, kesepakatan bersama tentang batas wilayah itu diteken Bupati Ipuk dan Bupati Bondowoso dalam forum yang tidak menguntungkan Pemkab Banyuwangi. Sebab, dalam forum yang digelar di Surabaya itu tim teknis dari Pemkab Banyuwangi tidak diperkenankan masuk lokasi acara. Karena itu, setelah selesai acara, pihak pemkab langsung berkirim surat pencabutan tanda tangan kepada Kemendagri.

Sementara itu, perbedaan pendapat terkait hak interpelasi tersebut masih terjadi di internal DPRD Banyuwangi. Salah satu fraksi yang kurang sependapat dengan adanya hak interpelasi adalah Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, pihaknya sangat menghormati sikap dan pandangan para pengusul hak interpelasi tersebut. ”Namun, Golkar punya cara lain untuk menyikapi itu,” ujarnya kemarin (25/7). (fre/aif/c1)

(bw/fre/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya