Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Ekonomi Bisnis
icon featured
Ekonomi Bisnis

Pariwisata Megap-Megap, 500 UMKM dan 5.500 Pekerja Kena Dampak Ekonomi

29 Juli 2021, 13: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MINTA BANTUAN DPRD: Pengurus Asosiasi Pokdarwis menemui anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi kemarin (28/7).

MINTA BANTUAN DPRD: Pengurus Asosiasi Pokdarwis menemui anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi kemarin (28/7). (Fredy Rizki/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak terhadap sektor pariwisata. Industri pariwisata sangat terpukul dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir. Sedikitnya ada 86 destinasi wisata yang terdampak dengan jumlah 500 UMKM dan 5.500 pekerja.

Kemarin (28/7) Asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mendatangi kantor DPRD Banyuwangi. Mereka meminta jalan keluar dari situasi PPKM yang dianggap nyaris mematikan para pengelola wisata.

Kedatangan perwakilan pengurus Asosiasi Pokdarwis disambut anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Patemo. Ketua DPRD Made Cahyana Negara sedang berhalangan kemarin.  Untuk sementara surat dari pengurus Asosiasi Pokdarwis diterima oleh Patemo sebelum kemudian diagendakan untuk pertemuan lanjutan bersama DPRD dan SKPD terkait.

(Grafis: Reza Fairuz/RadarBanyuwangi.id)

Baca juga: 22 Tahun tanpa Ampun

”Kita tampung aspirasi dari Pokdarwis. Keputusan belum bisa kita ambil. Yang jelas, kita akan segera undang lagi mereka bersama instansi sesuai dengan harapan Pokdarwis,” kata Patemo.

Dalam surat yang diajukan Asosiasi Pokdarwis Banyuwangi, ada empat tuntutan yang disampaikan. Pertama terkait permohonan kelonggaran pajak porporasi. Pokdarwis meminta ada kelonggaran pajak porporasi sebesar 10 persen yang selama ini ditetapkan pemkab selama setahun.

Tuntutan kedua, Pokdarwis meminta ada kelonggaran biaya penggunaan listrik. Ketiga, Pokdarwis berharap ada bantuan sosial untuk UMKM yang selama ini menggantungkan hidup di tempat wisata. Bantuan yang diminta bukan dalam bentuk alat, tapi bantuan tunai. Tuntutan terakhir, minta kelonggaran untuk bisa kembali membuka tempat pariwisata di masa PPKM meski dengan protokol kesehatan yang ketat.

”Kita ingin mencari solusi bagaimana pengelola destinasi yang terjepit di masa PPKM ini tetap bisa survive. Rata-rata kami mengelola destinasi alam, yang tentunya butuh perawatan meskipun tidak buka,” kata Ketua Asosiasi Pokdarwis Abdul Azis.

Selama 10 tahun terakhir pariwisata menjadi pendorong ekonomi di Banyuwangi yang membawahi 86 destinasi wisata. Azis berharap ada solusi terbaik dengan nasib para pelaku wisata. Dengan ditutupnya tempat wisata membuat pengelola tersandera dengan situasi.

Di satu sisi banyak pengelola wisata yang sudah telanjur berhubungan dengan bank saat akan mengembangkan destinasi mereka. Dampaknya, ketika tempat wisata tutup, pengelola kebingungan untuk membayar cicilan bank. Termasuk dengan pembiayaan listrik yang menurutnya tetap harus dibayar apa pun yang terjadi. ”Sampai hari ini kan belum pernah ada klaster tempat wisata. Dari 86 destinasi wisata yang ada di organisasi Pokdarwis, ada 500 UMKM yang terdampak dengan jumlah pekerja 5.500 orang,” tegas Azis.

Divisi Legal dan Regulasi Asosiasi Pokdarwis Bagus Joko menambahkan, akhir tahun 2020 lalu banyak pengusaha wisata optimistis tahun ini pariwisata kembali normal sehingga banyak yang berinvestasi. Namun, dengan kondisi seperti sekarang dampaknya banyak destinasi baru yang mati sebelum berkembang. ”Kita harap ini tidak hanya formalitas. Kita ingin memberikan jalan keluar yang terbaik untuk anggota,” pungkasnya. (fre/aif/c1)

(bw/fre/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya