Minggu, 19 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Soroti Pendapatan Daerah hingga Pendidikan

29 Juli 2021, 10: 17: 15 WIB | editor : Ali Sodiqin

KH Ahmad Munib Syafaat, Jubir FKB DPRD BAnyuwangi

KH Ahmad Munib Syafaat, Jubir FKB DPRD BAnyuwangi (Shulhan Hadi/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi menyampaikan sejumlah saran, masukan, maupun catatan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021–2026 yang diajukan eksekutif. Berbagai hal, mulai target pendapatan daerah, pembangunan pendidikan, sektor pertanian, dan lain-lain tak luput menjadi sasaran pencermatan dewan.

Saran, masukan, serta catatan tersebut disampaikan secara resmi dalam forum rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi atas diajukannya empat raperda kemarin (26/7). Rapat yang digeber secara virtual tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus didampingi dua wakil ketua dewan yang lain, yakni Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrat (FPD) Ricco Antar Budaya mengatakan, visi bupati dan wakil bupati berbunyi ”Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah”. Namun, visi tersebut bertolak belakang dari substansi materi RPJMD 202 –2026. ”Karena faktanya, pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2016–2020) rata-rata mencapai 7,24 persen. Sedangkan proyeksi PAD lima tahun ke depan (2021–2026) hanya sebesar 2,82 persen,” ujar Ricco.

Baca juga: BPOM Gerebek Rumah Dan Gudang Jamu Tawon Klanceng

Selain itu, belanja daerah selama lima tahun ke depan diproyeksikan ”hanya” naik rata-rata sebesar 0,6 persen. Padahal, realisasi belanja daerah selama lima tahun terakhir naik rata-rata sebesar 0,64 persen.

FPD juga menyoroti misi serta program-program kerja bupati dan wabup sebagai janji politik saat pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) lalu belum semua ter-cover pada RPJMD. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto pasal 263 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

”Yang mana saat masa kampanye banyak menjanjikan sesuatu, seperti mencetak seribu pengusaha baru setiap tahun, menumbuhkan seratus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan seribu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), renovasi sebanyak seribu warung rakyat, serta seabrek program kerja lainnya yang tidak masuk dalam dokumen RPJMD,” kata Ricco.

Bukan itu saja, FPD berpandangan, belum semua indikator target kinerja masing-masing urusan sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dituangkan dalam draf akhir RPJMD. ”Sebagai contoh, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) sebagai indikator utama untuk mengukur kesejahteraan petani dan nelayan belum tercantum pada RPJMD. Dan masih banyak lagi indikator-indikator lain yang belum tercantum pada RPJMD dimaksud. Tentu saja, kelalaian yang sangat elementer ini perlu segera dilakukan tindakan koreksi,” pungkas Ricco.

Sementara itu, salah satu sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) adalah pembangunan bidang pendidikan. Fraksi partai berlogo bola dunia sembilan bintang ini menekankan masalah masih rendahnya indeks pendidikan dan harapan lama sekolah di Banyuwangi jika dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jatim.

Jubir FPKB Ahmad Munib Syafaat alias Gus Munib mengatakan, indeks pendidikan dan harapan lama sekolah merupakan indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Sementara itu, data IPM Banyuwangi dari tahun 2010 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan. IPM Banyuwangi pada 2010 berada di angka 64,54, pada 2011 meningkat menjadi 65,48, tahun 2012 pada angka 66,12, tahun 2013 naik menjadi 66,74, pada 2014 meningkat menjadi 67,31.

Selanjutnya, di tahun 2015 IPM Banyuwangi berada di angka 68,08, pada 2016 meningkat menjadi 69,0. Sementara tahun 2017 pada angka 69,64, tahun 2018 di angka 70,06, dan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 70,6. FPKB menekankan, rencana pembangunan daerah seharusnya dirumuskan secara komprehensif dan update.

”Karena RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Banyuwangi. Jika dalam perumusan isu strategis terdapat kekeliruan, maka bisa dipastikan program kerja yang akan dilakukan tidak tepat sasaran. FPKB mohon tanggapan bupati terkait dengan hal tersebut,” pinta Gus Munib.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Yayuk Banar Sri Pangayom  mengapresiasi atas masuknya raperda RPJMD 2021 –2026 yang merupakan bagian dari visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. ”Sehingga pedoman dalam memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan Banyuwangi tahun 2021 sampai 2026 bisa segera dilakukan dan visi Banyuwangi semakin maju, sejahtera, dan berkah bisa diwujudkan,” kata dia.

Yayuk menambahkan, pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang selama lima tahun ke depan diharapkan bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banyuwangi. Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi karena selama pandemi Covid-19, masyarakat benar-benar merasakan dampak pandemi tersebut. ”Maka, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami FPDIP menerima dan menyetujui rancangan RPJMD Banyuwangi tahun 2021–2026 untuk mendapat pembahasan pada tahap selanjutnya,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya