Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Gelar Hajatan, Anggota DPRD Didenda Rp 500 Ribu, Kades Rp 48 Ribu

27 Juli 2021, 19: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MERASA BERSALAH: Kades Temuguruh Asmuni menjalani sidang tipiring di PN Banyuwangi, kemarin. Dia dikenai denda Rp 48 ribu (kanan). Anggota DPRD dari PPP Syamsul Arifin usai mendengarkan putusan hakim. (kiri)

MERASA BERSALAH: Kades Temuguruh Asmuni menjalani sidang tipiring di PN Banyuwangi, kemarin. Dia dikenai denda Rp 48 ribu (kanan). Anggota DPRD dari PPP Syamsul Arifin usai mendengarkan putusan hakim. (kiri) (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Dua pejabat yang nekat menggelar hajatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akhirnya diadili kemarin (26/7). Kepala Desa Temuguruh Asmuni diajukan ke persidangan karena menggelar hajatan di balai desa setempat. Sedangkan anggota DPRD Syamsul Arifin diadili karena melaksanakan pesta pernikahan anaknya di Kalibaru.

Dua pejabat tersebut dianggap kurang peka karena menggelar pesta pernikahan saat berlangsung PPKM. Sebagai pejabat publik, keduanya dianggap tidak bisa memberikan contoh yang baik di hadapan masyarakat.

Asmuni dan Syamsul kemarin menjalani sidang tipiring (tindak pidana ringan) di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Sidang Asmuni digelar di ruang Cakra. Sidang dipimpin hakim tunggal I Komang Didiek Prayoga. Asmuni yang datang dengan mengenakan batik motif bunga warna merah muda dan hitam tampak tenang duduk di kursi persidangan.

Baca juga: Program Telemedicine untuk Pasien Isoman

Empat orang saksi dihadirkan dalam sidang tersebut.  Mereka adalah Kapolsek Sempu Iptu Rudi Sunaryanto, Sekretaris Desa Temuguruh, dan dua tamu undangan yang hadir dalam pesta pernikahan.

Rudi Sunaryanto mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 49 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021, pesta pernikahan diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat dan pembatasan jumlah yang hadir.

”Kalau awal sesuai SE, pernikahan maksimal dihadiri 30 orang. Sudah kita sampaikan dan sudah dilaksanakan. Namun, sehari sebelum hari-H, terbit Instruksi Mendagri yang melarang kegiatan hajatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,” ujar Rudi.

Saksi lainnya Ali Imron mengaku pesta pernikahan yang digelar Kades Temuguruh di kantor desa tersebut diselenggarakan sesuai dengan prokes ketat. ”Semua yang hadir menggunakan masker dan tidak ada kerumunan. Tamu yang masuk dan keluar sudah diatur. Begitu datang, tamu langsung mengambil bingkisan dan pulang,” ujar Ali Imron yang ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut.

Majelis hakim kemudian mendengarkan keterangan terdakwa Asmuni. Menurut Asmuni pernikahan putrinya tersebut digelar sesuai prokes ketat. Tamu yang datang diatur agar tidak timbul kerumunan. Usai mendengarkan keterangan terdakwa, hakim menyatakan Asmuni dianggap bersalah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 dan  Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020.

”Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 48 ribu kepada terdakwa. Jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti kurungan penjara selama dua hari,” tegas Hakim Tunggal I Komang Didiek Prayoga.

Terkait vonis yang dijatuhkan hakim tersebut, Asmuni mengaku menerimanya. ”Saya bayar denda saja Yang Mulia,” ucap Asmuni menjawab pertanyaan hakim atas putusan yang dibacakan.

Asmuni juga minta maaf atas apa yang telah diperbuat tersebut telah melanggar PPKM Darurat. Dia mengimbau kepada warga agar menunda menggelar hajatan hingga PPKM berakhir. ”Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan saya menerima putusan hakim,” ujar Asmuni usai persidangan.

Sekadar diketahui, Kades Asmuni menggelar pesta pernikahan putrinya pada masa PPKM darurat di kantor desanya pada Sabtu (10/7). Bahkan, video rekaman amatir pesta pernikahan tersebut viral di media sosial hingga berbuntut panjang dan diproses hukum.

Sementara itu, jalannya sidang untuk Syamsul Arifin juga berlangsung singkat. Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut duduk di kursi pesakitan dengan jeratan perkara menggelar hajatan pada saat berlangsung PPKM.

Sidang di ruang Cakra tersebut dipimpin hakim tunggal I Made Gede Trisnajaya Susila. Empat saksi dihadirkan untuk didengar keterangannya. Mereka adalah Camat Kalibaru Nuril Falah, Kepala Desa Kalibaru Wetan M. Taufik, Kades Banyuanyar Supardi, dan Busrawi salah seorang warga.

Sebelumnya pesta hajatan digelar, Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Kalibaru telah menemui  Syamsul Arifin. Camat mengingatkan Syamsul untuk tidak menggelar hajatan pernikahan. Peringatan tersebut disepakati cukup menggelar acara akad nikah tanpa resepsi. Ternyata pada Sabtu (24/7), Syamsul masih tetap menggelar resepsi. ”Sebelum acara digelar, kami bersama satgas mengingatkan Pak Syamsul. Kondisi PPKM Darurat jangan menggelar resepsi,” ujar Nuril Falah.

Akibat perbuatannya tersebut, hakim Pengadilan menjatuhkan denda  Rp 500 ribu. Jika denda  tidak dibayar bisa diganti dengan pidana kurungan selama tujuh hari. Di depan persidangan Syamsul Arifin mengakui kesalahannya. Meskipun vonis yang dia terima lebih berat dari Kades Temuguruh, Syamsul  tetap menerima atas putusan. ”Saya memang siap salah dan Alhamdulillah ada kearifan dalam sidang,” kata Syamsul.

Wakil rakyat dari Kalibaru itu mengaku tidak bermaksud memperkeruh suasana di tengah PPKM seandainya tidak ada perpanjangan PPKM Level 3 dan 4. ”Undangan kami sebar satu minggu atau sepuluh hari sebelum acara. Ternyata kurang tiga hari Presiden memperpanjang PPKM. Kami sangat kesulitan menghubungi undangan satu per satu. Kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Banyuwangi atas tindakan saya ini,” ujar politisi PPP ini. (ddy/aif/c1)

(bw/ddy/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya