Minggu, 19 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Menggagas Fikih Pandemi

Oleh: Asmu’i Syarkowi*

27 Juli 2021, 10: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Menggagas Fikih Pandemi

Share this          

Sejak SARS-CoV-2 yang kini lebih dikenal dengan Covid-19 merebak, hampir seluruh manusia seantero dunia panik. Para kepala negara pun dibuat pusing tujuh keliling. Kehadirannya yang menggegerkan manusia planet bumi ini, mampu menghadirkan ketakutan sebagian besar manusia.

Virus ini telah berhasil menebar teror tidak saja bagi orang awam, tetapi juga para tokoh penting. Ketakutan sebagian besar manusia, terutama para pemegang otoritas, telah membuat mereka berpikir keras, bagaimana mencegah, mengobati, dan mengubur. Pencegahan dimaksudkan agar virus yang hanya berdiameter 125 nanometer (0,125 mm) itu tidak menyebar ke mana-mana. Pengobatan dimaksudkan untuk mengatasi orang yang sudah terpapar virus yang belum ada obatnya ini, agar bisa sembuh dari sakit dan tidak sampai menjadi tambahan angka korban berikutnya.

Penguburan, dimaksudkan agar virus yang menular dari manusia ke manusia ini tidak menular kepada orang-orang yang memulasara jenazah. Sejumlah langkah pun dilakukan oleh para pembuat kebijakan di setiap negara dengan mengacu kaidah-kaidah ilmiah. Para pakar kesehatan yang terorganisasi secara internasional, (sebut saja: WHO) pun telah memuat kaidah-kaidah yang bernuansa struktural yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Akibat sejumlah kebijakan itu, tatanan kehidupan masyarakat pun nyaris berubah hampir 180 derajat.

Baca juga: Pisau Sembelih; Dikenal Sangat Tajam dan Bersih

Di samping itu ada persoalan sosial yang juga tidak kalah sengitnya, di antara kebijakan internasional dan nasional menyikapi pandemi ini ternyata banyak yang bersinggungan dengan ajaran agama. Terdapat ajaran agama, baik yang sudah baku maupun yang masih ”debatable” (fikih) harus ”terganggu” oleh kebijakan-kebijakan mengatasi pandemi.

Selanjutnya, dampaknya mudah ditebak. Sejumlah kebijakan mengenai Covid-19 sering menuai pro dan kontra. Yang pro tentu mencari sejumlah dalil-dalil agama yang secara argumentatif tentunya dapat melegitimasi pendapatnya. Celakanya, yang kontra pun tidak kalah sengit dan bahkan nyelekit, melakukan hal sama.

Pada saat demikian, masyarakat awam akan dibuat bingung sembari bertanya, ke mana hendak mengikuti. Sebab, masing-masing pihak punya dalil yang tampaknya maton. Khusus, Indonesia diskursus dalil menyikapi pandemi semakin membahana ketika harus bergulat dengan persoalan politik yang nyaris tak berujung ini. Lembaga yang dianggap berkompeten seperti Majelis Ulama Indonesia pun, nyaris tidak digubris ketika fatwa-fatwanya tentang Covid-19 berseberangan dengan pihak tertentu. Padahal, untuk sebuah fatwa, lembaga agama bergengsi ini telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Melihat realitas tersebut, sekalipun agak terlambat, tampaknya sudah waktunya dibuat panduan berupa rumusan paham keagamaan bagaimana menyikapi pandemi, bagaimana melakukan ibadah baik yang ritual maupun yang bersifat sosial. Orang-orang yang berkompeten, seperti model MUI, perlu duduk bersama membuat rumusan-rumusan ulang ajaran agama seperti yang dilakukan oleh para ulama ketika membuat rumusan-rumusan ajaran agama sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih.

Para ahli agama atau ahli terkait yang selama ini secara antagonis berseberangan dan terkesan ngeriwuki kebijakan pemerintah harus bersedia diajak duduk bersama. Jargon mereka: Hum rujalun wanahnu rijalun (mereka laki-laki, kami pun laki-laki) seperti yang diucapkan Imam Abu Hanifah harus dibarengi kesediaan duduk bersama untuk saling berargumentasi dalam satu meja. Koar-koar di luar, dengan pendapat yang belum teruji kebenarannya harus mulai dihentikan.

Forum penting itu pastinya akan melibatkan para tokoh ormas-ormas Islam. Kalaupun mereka alergi dengan rezim yang ada, ormas yang selama ini dianggap payung seperti MUI dapat memfasilitasi. Dalam suasana seperti ini, tidak cukup oleh anggota MUI, tetapi anggota MUI plus.

Sebagai contoh, orang seperti Ustad Abdul Somad, Ustad Ikhsan Tanjung yang agak berseberangan perlu berhadapan dengan Gus Baha dan Prof Quraish Shihab. Bahkan, seluruh perguruan tinggi Islam sebagai pemilik jagat intelektual perlu membuat panggung yang khusus untuk itu. Kita perlu berbisik demikian, karena gereget kolektif ke arah itu, sampai saat ini, nyaris belum ada. Padahal, hiruk-pikuk pendapat keagamaan di luar, seputar pandemi, sudah berhamburan begitu liarnya.

Memang tidak mungkin menyatukan pendapat tentang suatu hal secara aklamasi. Dengan mengambil pelajaran bagaimana menyikapi awal puasa dan hari raya, merumuskan pemahaman ajaran agama yang dapat diterima oleh seluruh lapisan umat adalah sesuatu yang absurd, meskipun dalil rujukan utamanya sama, yaitu Alquran dan Al Hadits.  Akan tetapi, setidaknya ulama/tokoh yang saling berseberangan itu telah mendapat forum dan telah diketahui kadar kepakarannya oleh umat di hadapan lembaga yang berkompeten. Tidak hanya, pandai berkhotbah secara liar di medsos. 

Tantangan berikutnya juga bisa disebabkan oleh sikap sekelompok intelektual yang sok tahu agama. Dikatakan sok tahu, karena mereka ini sebenarnya sama sekali tidak pernah menekuni pelajaran agama, akan tetapi mereka telah memiliki capaian akademik tinggi (sebut saja para profesor doktor). Ketinggian derajat akademiknya sering membuatnya tidak tahu diri pada posisi dan ruang mana mereka berada. Mereka sering mengomentari fatwa-fatwa keagamaan dari ”orang alim” dengan logika-logika akademiknya yang mereka anggap absolut. Sekilas, logika-logika dan retorikanya, tampak logis dan menarik tetapi membuat tertawa bagi yang pernah belajar agama sejak kecil.

Hal demikian pernah dialami oleh seorang pakar agama ketika suatu ketika menulis di sebuah harian nasional. Tokoh Islam ini pada pokoknya melontarkan ide perlunya reformulasi ajaran agama dalam merespons persoalan dunia masa kini. Segera saja tulisan itu mendapat resposn oleh seorang yang sok tahu itu dengan menulis di harian yang sama. Pada pokoknya penulis yang reaktif itu, mengatakan bahwa  ”ajaran Islam sudah jelas dan sempurna, mengapa diubah-ubah?” katanya. Kalimat yang kurang lebih bernada jargon ”Islam sudah final dan menjawab tantangan zaman” pun dilontarkan secara serampangan. Dia pun, akhirnya juga mempertanyakan otoritas dan kompetensi tokoh Islam itu sehingga berani mengubah-ubah ajaran Islam yang sempurna dan paripurna ini.

Di negeri Indonesia ini, jumlah orang seperti itu saat ini sangat banyak. Di negara demokrasi terbesar ketiga ditunjang era informasi digital ini, orang-orang seperti itu kini semakin menemukan panggungnya. ”Khotbah-khotbah” mereka tentang agama sering membius masyarakat dan karena itu juga sering membuat repot para ahli agama yang sesungguhnya.

Akan tetapi, eksistensi mereka justru harus menguatkan kita untuk mewujudkan formulasi-formulasi ajaran agama dalam bentuk fikih ala Indonesia yang berkaitan dengan isu pandemi ini. Baik yang pro dan kontra pendapatnya diformulasikan dan didokumentasikan dalam bentuk ”fikih pandemi”.

Dari situ diketahui bagaimana hukum salat berjamaah di masjid saat pandemi berlangsung, hukum salat Id dan tata caranya, cara salat di musim penyakit menular, hukum memakai masker, hukum Jumatan/ tidak Jumatan di era pandemi, dan sejumlah persoalan agama lain yang memerlukan respons dari kacamata fikih.

Bukankah model seperti ini sudah pernah dilakukan oleh para ulama Indonesia ketika merumuskan Kompilasi Hukum Islam. Dan, jika di daerah tertentu sudah ada ulama yang merumuskan ”fikih polisi”, kapan fikih tentang Covid-19 di atas lahir? Wallahu a’lam. (*)

*) Hakim Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA. Tinggal di Kembiritan, Genteng, Banyuwangi.

(bw/*/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya