Minggu, 19 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pertumbuhan Ekonomi Ditarget Mencapai 5,56 Persen

26 Juli 2021, 12: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

RAPAT PARIPURNA: Anggota DPRD mengikuti rapat paripurna virtual dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda tentang RPJMD Banyuwangi tahun 2021–2026 oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, kemarin.

RAPAT PARIPURNA: Anggota DPRD mengikuti rapat paripurna virtual dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda tentang RPJMD Banyuwangi tahun 2021–2026 oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, kemarin. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Langkah awal pembahasan fondasi pembangunan Banyuwangi lima tahun ke depan dimulai. Itu menyusul penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi tahun 2021–2026 oleh Bupati Ipuk Fiestiandani kepada DPRD Banyuwangi kemarin (22/7).

Penyampaian nota pengantar RPJMD tersebut dilakukan Bupati Ipuk pada forum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni M. Ali Mahrus. Rapat kali ini digeber secara virtual untuk meminimalkan potensi penularan Covid-19.

Bupati Ipuk mengatakan, RPJMD Banyuwangi merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Jatim dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Karena itu, RPJMD Banyuwangi yang disampaikan kepada dewan tersebut sudah melalui telaah panjang dan telah dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi (pemprov) dan kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jatim.

Baca juga: 946 Warga Binaan Lapas Banyuwangi Disuntik Vaksin Dosis Pertama

Ipuk menuturkan, pasca ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda), maka substansi RPJMD itu akan menjadi pedoman dalam memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan Banyuwangi tahun 2021–2026.

Dia lantas membeber bahwa visi dirinya dan Wakil Bupati (Wabup) Sugirah adalah mewujudkan Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah. Selanjutnya, rumusan umum untuk mewujudkan visi tersebut diterjemahkan dalam misi pembangunan daerah. Misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026 meliputi membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan; membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, berkarakter, dan harmonisasi sosial, serta membangun layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Menurut Ipuk, pembangunan daerah dalam RPJMD Banyuwangi diarahkan pada tiga tujuan dan dapat dilihat keberhasilannya pada empat indikator kinerja utama (IKU). Empat indikator dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi yang mampu bangkit dari tahun 2020 minus 3,58 persen mampu tumbuh sebesar 5,56 persen pada akhir periode RPJMD, yakni di tahun 2026. ”Selain itu, persentase penduduk miskin yang di tahun 2020 sebesar 8,06 persen pada tahun 2026 menjadi 7,01 persen,” ujarnya.

Lebih jauh Ipuk mengatakan, pembangunan daerah untuk meningkatkan SDM Banyuwangi menjadi insan yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. ”Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator kinerja diharapkan meningkat dari 70,62 persen pada 2020 menjadi 72,59 pada akhir periode RPJMD,” kata dia.

Selain itu, di bidang pelayanan publik, Ipuk menuturkan setiap pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. ”Indikator dari tujuan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mencapai 87,03 pada 2020 menjadi 92,01 pada akhir periode RPJMD,” bebernya.

Sementara itu, selain menyampaikan pengantar atas diajukannya raperda tentang RPJMD, pada kesempatan tersebut Ipuk juga menyampaikan pengantar pengajuan tiga rancangan produk hukum tertinggi daerah yang lain, yakni raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, raperda tentang pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, serta raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

Wakil Ketua DPRD Ruliyono mengatakan, setelah penyampaian nota pengantar atas diajukannya empat raperda tersebut, dewan akan kembali menggelar rapat paripurna Senin mendatang (26/6). ”Agendanya penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas diajukannya empat raperda dimaksud,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP