Minggu, 26 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Beredar Poster Hoaks Pembebasan Kegiatan Masyarakat

25 Juli 2021, 06: 15: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

PENYEKATAN: Masa PPKM Darurat akan berakhir hari ini. Soal diperpanjang atau tidak, hingga pukul 15.00 kemarin (20/7), Pemkab Banyuwangi masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

PENYEKATAN: Masa PPKM Darurat akan berakhir hari ini. Soal diperpanjang atau tidak, hingga pukul 15.00 kemarin (20/7), Pemkab Banyuwangi masih menunggu keputusan pemerintah pusat. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa Bali yang berlaku sejak 3 Juli lalu dijadwalkan berakhir kemarin (20/7). Namun, sebelum ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat apakah PPKM Darurat diperpanjang ataukah tidak, publik Banyuwangi sempat disuguhi kabar ”palsu” yang tidak jelas sumbernya.

Ya, sejak kemarin siang mencuat poster bertulisan mulai Rabu (21/7) seluruh aktivitas warga Banyuwangi dibebaskan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan memakai masker. Poster yang berseliweran di media sosial dan aplikasi perpesanan WhatsApp itu juga dilengkapi tulisan #PPKM ”Pemberlakuan Pembebasan Kegiatan Masyarakat” lengkap dengan logo Pemkab Banyuwangi serta foto Bupati Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati (Wabup) Sugirah.

Bahkan, sejumlah warga mengirimkan pesan kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi untuk menanyakan kebenaran poster tersebut. Namun, berdasar keterangan pihak Pemkab Banyuwangi, poster tersebut tidak dikeluarkan Pemkab Banyuwangi. Sebaliknya, hingga sekitar pukul 15.00 kemarin, pihak pemkab masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Baca juga: PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik Pemerintah hingga Desember 2021

Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, PPKM Darurat merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang meluas lantaran munculnya varian baru terutama varian Delta. Pada prinsipnya pemerintah daerah selalu taat pada apa pun keputusan pemerintah pusat. ”Kita jalankan apa pun keputusan pemerintah pusat karena itu pasti yang terbaik bagi masyarakat, tapi kami memberikan saran agar ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Pertama, lanjut Ipuk, pihaknya menyarankan ada sedikit relaksasi pada aturan terkait kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut ekonomi rakyat kecil seperti pedagang kali lima (PKL) dan warung-warung kecil. ”Kita tahu semua, ekonomi rakyat memang terpukul. Kemarin malam saya ketemu penjual kue, biasanya sehari dapat Rp 150 ribu, tapi sekarang Rp 30 ribu. Saya juga ketemu penjual jagung rebus, biasanya sehari 200 buah, sekarang cuma berani bawa 50 buah, itu pun kadang tidak semuanya laku karena jam operasional dibatasi. Sehingga kalau bisa ada sedikit pelonggaran,” jelasnya.

Hal kedua, papar Ipuk, aktivitas kesenian juga diperlonggar, namun dengan aturan ketat terkait protokol kesehatan (prokes). Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah berupaya menyiapkan bantalan sosial dari kebijakan PPKM Darurat. Di antaranya dengan memberikan bantuan uang Rp 300 ribu per orang kepada ribuan PKL, warung kecil, dan pedagang kecil. Bantuan beras juga telah digelontorkan kepada sejumlah pelaku wisata, pengemudi becak, dan karyawan harian yang toko atau pusat perbelanjaan yang tempatnya bekerja harus ditutup sementara.

Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan skema bantuan untuk pelaku seni, wisata, penyandang disabilitas, jasa transportasi, dan warga yang membutuhkan secara umum. Skema bantuan saling menopang dengan kucuran dari pemerintah pusat. ”Saya juga akan cek ke gudang Bulog dan PT Pos terkait kesiapannya, segera disalurkan. Dinas terkait juga menyiapkan bagaimana pelaku seni dilibatkan dalam program misalnya untuk edukasi prokes, menghibur pasien di tempat isolasi secara virtual, dan sebagainya. Tapi tentunya bantalan sosial ini tidak cukup. Harus ada stimulan yang mulai mendorong pergerakan ekonomi,” papar Ipuk.

Pada saat bersamaan, sambung bupati perempuan itu, vaksinasi dan testing serta tracing terus ditingkatkan. Rumah isolasi juga terus ditambah untuk segera memutus potensi penularan terutama munculnya klaster keluarga. ”Dengan pengawalan yang ketat, semoga kasus melandai dan ekonomi perlahan berjalan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya