Jumat, 30 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Polisi Pelototi Perusahaan Nakal selama PPKM Darurat

22 Juli 2021, 11: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

PANTAU PROKES: Kanit Harda Polresta Banyuwangi Ipda Didik Hariyono (kanan) bersama tim memantau pelaksanaan prokes ke sejumlah perusahaan dan perbankan di Banyuwangi kemarin (14/7).

PANTAU PROKES: Kanit Harda Polresta Banyuwangi Ipda Didik Hariyono (kanan) bersama tim memantau pelaksanaan prokes ke sejumlah perusahaan dan perbankan di Banyuwangi kemarin (14/7). (Ipda Didik Hariyono for RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Tim Satgas Penegakan Hukum Polresta Banyuwangi diterjunkan untuk mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) di sejumlah perusahaan sektor non-esensial dan nonkritikal yang masih beroperasi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mereka memantau seluruh perusahaan yang masih membandel dalam penerapan PPKM Darurat.

Pemantauan tersebut dilakukan langsung oleh Kanit Harda Polresta Ipda Didik Hariyono bersama sejumlah tim di sejumlah perusahaan di Banyuwangi kemarin (14/7). Pemantauan difokuskan dengan mengecek apakah perusahaan non-esensial dan nonkritikal sudah menerapan work from home (WFH) atau belum. ”Ini sesuai kebijakan pemerintah selama pelaksanaan PPKM Darurat,” tegas Kapolresta AKBP Nasrun Pasaribu melalui Kanit Harda Ipda Didik Hariyono.

Didik menegaskan, kebijakan PPKM Darurat dibuat untuk dipatuhi masyarakat demi keselamatan bersama. Semua dilakukan untuk memutus mata rantai Covid-19 yang semakin tinggi penyebarannya. ”Semua ini dilakukan semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Banyuwangi,” katanya.

Baca juga: Mayat Mrs X Terbaring di Depan Gudang Walet

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), selama PPKM Darurat terdapat lima jenis usaha dari sektor esensial yang boleh beroperasi dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Lembaga tersebut boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi berkaitan pelayanan masyarakat dan 25 persen untuk administrasi perkantoran. ”Pasar modal dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen staf,” katanya.

Sedangkan untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat. Lembaga ini dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen staf. ”Perhotelan non-penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen staf,” paparnya.

Sedangkan untuk industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Perusahaan ini boleh beroperasi dengan kapasitas 50 persen di fasilitas pabrik dan 10 persen untuk pelayanan administrasi operasional. ”Sementara untuk sektor kritikal masih dapat beroperasi,” ungkapnya.

Didik menambahkan, jika memang ditemukan adanya perusahaan yang melanggar maka akan dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. ”Pengusaha bisa dikenakan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta,” tegasnya. (rio/aif/c1)

(bw/rio/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news