Minggu, 19 Sep 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Pelabuhan Ketapang “Hanya” Layani Kendaraan Logistik

22 Juli 2021, 07: 45: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

TERAPKAN ATURAN BARU: Arus kendaraan menuju Bali lewat Pelabuhan Ketapang masih ramai sore, kemarin. Kendaraan non logistik yang hendak menyeberang dibatasi pukul 06.00 sampai pukul 19.00.

TERAPKAN ATURAN BARU: Arus kendaraan menuju Bali lewat Pelabuhan Ketapang masih ramai sore, kemarin. Kendaraan non logistik yang hendak menyeberang dibatasi pukul 06.00 sampai pukul 19.00. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Pengumuman bagi warga yang hendak menggunakan jasa penyeberangan rute Jawa-Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Mulai hari ini (14/7), kendaraan non logistik “hanya” bisa menyeberang melalui pelabuhan yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro tersebut antara pukul 06.00 sampai 19.00.

Di luar jam-jam tersebut, Pelabuhan Ketapang hanya melayani kendaraan logistik yang akan menyeberang ke Pulau Dewata. Hal serupa juga berlaku di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Suharto menyatakan, keputusan itu disampaikan Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Jatim dalam rapat yang digelar di kantor ASDP Ketapang kemarin (13/7). “Berdasar hasil rapat, penyampaian dari kepala BPTD Jatim, tadi (kemarin, Red) sudah diambil kesepakatan mulai 14 Juli 2021 khusus pejalan kaki, roda dua, roda empat penumpang, travel dan bus mulai jam 19.00 sampai 06.00 tidak dilayani untuk penyeberangan,” ujarnya.

Baca juga: Kambing Lebih Diminati Ketimbang Sapi

Masih berdasar hasil rapat tersebut, kata Suharto, kendaraan non logistik tersebut diizinkan menyeberang mulai pukul 06.00 sampai 19.00 WIB. Kebijakan ini juga berlaku bagi kendaraan yang menyeberang dari Gilimanuk menuju Ketapang.

Dia menambahkan, aturan ini merupakan aturan dari pusat. Rapat tersebut, kata dia, menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat pada rapat sebelumnya. Kebijakan ini, akan diberlakukan selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli mendatang.

Suharto mengaku pihaknya belum menerima surat resmi terkait kebijakan ini. Namun informasi terkait pembatasan kendaraan layanan kendaraan non logistik ini disampaikan langsung Kepala BPTD Jatim. “Patokan kami, dasarnya notulen hasil rapat,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan untuk langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar sebelum kebijakan ini diterapkan masyarakat sudah mengetahuinya. “Sosialisasi dilakukan melalui spanduk dan media sosial,” pungkasnya. (sgt/aif)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya