Jumat, 30 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dewan Ajukan Raperda Inisiatif Penanggulangan Penyakit Menular

22 Juli 2021, 05: 45: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Ilustrasi penyakit menular.

Ilustrasi penyakit menular. (Shutterstock/Healthcare Global)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi segera mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dewan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut diharapkan menjadi dasar kebijakan Pemkab Banyuwangi apabila terjadi wabah penyakit menular di kabupaten ujung timur Pulau Jawa.

Diperoleh keterangan, sejauh ini persyaratan maupun tahap-tahap penyusunan raperda tersebut telah dilalui  Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi. Termasuk penyusunan naskah akademik (NA) maupun draf awal raperda tersebut.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi membenarkan, pihaknya telah melakukan tahap-tahap penyusunan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selanjutnya, kata dia, agar raperda itu bisa segera dibahas, Bapemperda perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Baca juga: Atasi Kerumunan Warga, Koordinasi Panitia Vaksinasi Harus Ditingkatkan

Sofiandi menuturkan, raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tersebut sangat relevan dan dibutuhkan dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 ini. Sebab, tujuan regulasi daerah ini adalah untuk menjamin kualitas kesehatan Banyuwangi agar menjadi masyarakat yang sehat dan memiliki daya tahan serta kepedulian dalam mencegah wabah penyakit menular. “Pada substansinya, raperda ini memang bentuk  paling relevan terkait dengan dampak pandemi atau musim pandemi Covid-19 seperti  terjadi saat ini, sehingga selanjutnya dapat dijadikan payung hukum daerah untuk mencegah meluasnya wabah penyakit menular,” kata dia.

Selain untuk mencegah wabah penyakit menular, raperda ini juga dapat dijadikan dasar kebijakan Pemkab Banyuwangi apabila terjadi wabah penyakit menular di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

Rujukan  dijadikan dasar hukum penyusunan Raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, raperda  satu ini juga merujuk pada (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. “Rencana penyusunan raperda pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular ini didasari  landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat serta memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011,” kata Sofiandi.

Sofiandi menambahkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular pada prinsipnya meliputi dua aspek penting  saling terkait yakni aspek pencegahan dan penanggulangan. “Raperda pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular ini sudah disepakati anggota dewan dalam rapat paripurna internal yang dilaksanakan secara daring untuk segera dibahas, sedangkan jadwal paripurna penyampaian nota pengantarnya menunggu rapat Badan musyawarah DPRD Banyuwangi,” pungkasnya. (sgt/afi)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news