Jumat, 30 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Hajatan Kades di Tengah PPKM Darurat Panen Kecaman

21 Juli 2021, 17: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Ficky Septalinda, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi

Ficky Septalinda, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi (Shulhan Hadi/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Pesta pernikahan yang digelar kepala Kades Temuguruh Asmuni di kantor desa setempat mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Suara lantang datang dari Ficky Septalinda, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi.

Ficky menyayangkan gelaran hajatan tersebut karena berlangsung di tengah penerapan PPKM Darurat. “Selama PPKM Darurat berlangsung, tidak dibenarkan mengadakan hajatan,” tegas Ficky.

Hanya saja, dalam kasus hajatan pernikahan yang digelar Kades Temuguruh Asmuni tersebut  tidak bisa menyalahkan sepihak, dalam hal ini pihak penyelenggara. “Menyalahkan sepihak tidak tepat,” katanya.

Baca juga: RS Al Huda Gelar Rekrutmen Relawan Kesehatan

Menurut Ficky, sebelum acara itu digelar, tentu pelaksana sudah menyampaikan ke Satgas Penanganan Covid-19 yang  tingkat kecamatan atau lebih atas. Semestinya, jika itu sudah diketahui dan dinyatakan tidak boleh, ada pemberitahuan tertulis dan dipastikan acara itu tidak jadi digelar. “Ini harus ada evaluasi satgas tingkat kecamatan dan kabupaten,” ujarnya.

Jika mengacu surat edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Banyuwangi, kegiatan hajatan selama pandemi masih diperbolehkan, tapi ada pembatasan pengunjung. Kemudian, instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan pada 9 Juli 2021 dan mulai berlaku pada10 Juli 2021. Sedangkan turunan di tingkat Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19, baru ditandatangani pada 11 Juli 2021.

Dengan demikian, Ficky menyebut tanpa membenarkan acara hajatan tersebut, dia juga mengajak semua pihak bisa mengevaluasi kinerja dan penerapan SE di lapangan, dibandingkan hanya menyalahkan sepihak penyelenggara saja. “Hajatan tanggal 10, Intruksi Kemendagri tanggal 9 Juli, dan di Banyuwangi baru tanggal 11 Juli,” jelasnya.

Penasehat Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi (FSKDB) Arif Rahman Mulyadi mengatakan, hajatan yang digelar di kantor Desa Temuguruh tidak tepat. Meski secara aturan di SE pertama masih membolehkan, tapi ada aturan jelas terkait pembatasan undangan, yakni 30 orang. “Pembatasan undangan itu berarti tidak boleh buka tarup, terus yang undangan banyak,” jelasnya.

Selain itu, terang dia, sosialisasi terkait SE dari kabupaten ke kecamatan, dan ke desa, selama ini memang banyak tidak dilakukan. Kebijakan peniadaan salat Jumat, pihaknya tidak mendapat sosialisasi dari kecamatan, dan ini juga banyak terjadi di desa dan kecamatan lain. Sehingga, pemerintah desa tidak bisa mengumumkan karena acuannya tidak jelas. “Sosialisasinya kurang,” cetus kepala Desa Sraten, Kecamatan Cluring itu.

Menurut Rahman, pemerintah desa tidak bisa serta merta merujuk SE yang diterbitkan Kementerian Dalam negeri tanpa melalui hirarki pemerintah di atasnya. Perangkat desa mengikuti aturan yang diturunkan pemerintah di atasnya secara berurutan. “Sosialisai dari kecamatan ke desa harus ada,” terangnya. (sli/abi)

(bw/sli/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news