Rabu, 28 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Situbondo
icon featured
Situbondo

Satu Kades Terancam Disanksi Pemberhentian Sementara

16 Juni 2021, 18: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Lutfi Joko Prihatin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Situbondo.

Lutfi Joko Prihatin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Situbondo. (Habibul Adnan/RadarBanyuwangi.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Jumlah kepala desa yang akan mendapatkan sanksi pemberhentian sementara tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena hanya satu kades. Sedangkan tahun sebelumnya lebih dari satu.

Kades yang akan mendapatkan sanksi tersebut adalah Kepala Desa Paowan, Kecamatan Panarukan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Lutfi Joko Prihatin mengatakan, untuk kades-kades yang lain lolos dari punishment tersebut. “Karena yang lain kewajibannya sudah diselesaikan. Seperti APBDes, sudah terpenuhi semua,” jelasnya.

Sedangkan Kades Paowan tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Karena itu, beberapa waktu lalu DPMD membuat pengajuan pemberhentian sementara. “Dari DPMD langsung disampaikan ke Bagian Hukum, kemudian ke bupati,” terang Lutfi kepada RadarBanyuwangi.id.

Baca juga: Polsek Pesanggaran Bekuk DPO Narkoba, BB 1 Kuintal

Kini tinggal menunggu surat keputusan (SK) pemberhentian dari bupati. Lutfi tidak mengetahui secara pasti kapan SK itu keluar. Tetapi diperkirakan tidak akan terlalu lama. “Dalam waktu dekat ini, karena pengajuan dari DPMD sudah sekitar satu minggu lalu,” jelasnya.

Ada beberapa dasar DPMD membuat pengajuan. Salah satunya, surat dari bupati terkait permintaan evaluasi kinerja Kades Paowan. Kemudian, ada juga rekomendasi Camat Panarukan, serta temuan Inspektorat terkait penggunaan keuangan desa.

“Sesuai regulasi, kades yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu serta beberapa kewajibannya yang lain, bupati bisa memberikan sanksi pemberhentian sementara,” jelasnya.

Selama pemberhentian itu, kades nonaktif tetap diharuskan menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak diselesaikan hingga waktu yang ditentukan, bisa diberhentikan permanen dari jabatannya. “Sanksi kepada kades sebagai teguran keras agar memperhatikan tugas dan kewajibannya,” pungkas Lutfi. (bib)

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news