Minggu, 25 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Satu Desa Butuh Perpanjangan Pendaftaran Cakades

14 Juni 2021, 11: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Ilustrasi

Ilustrasi (dok.radarkudus.id)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang bakal digeber 11 Agustus mendatang, Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja dengan pihak eksekutif. Berbagai topik dibahas dalam rapat tersebut, mulai tahap-tahap pelaksanaan hingga penerapan protokol kesehatan (prokes) guna mencegah penularan Covid-19.

Rapat kali ini dipimpin Ketua Komisi I Irianto. Sedangkan dari pihak eksekutif tim yang hadir dipimpin Asisten Administrasi Pemerintahan (Aspem) Pemkab Banyuwangi Sih Wahyudi.

Sih Wahyudi menyatakan, secara umum pilkades serentak tahun ini siap digeber. ”Sesuai dengan tahapan, panitia desa maupun kabupaten sudah ada kesepakatan penetapan calon,” ujar Sih kepada RadarBanyuwangi.id.

Baca juga: Diguyur Hujan Semalaman, Pagar Roboh Timpa Dapur

Dikatakan, dari delapan desa di tujuh kecamatan yang bakal melaksanakan pilkades, masih ada satu desa yang calon pesertanya baru satu orang. Khusus untuk desa tersebut, masa pendaftaran akan diperpanjang hingga 25 Juni. Selain itu juga ada dua desa yang pendaftarnya lebih dari lima orang.

Sih Wahyudi menuturkan, desa yang pendaftar calon kepala desa (cakades)-nya baru satu orang adalah Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu. Sedangkan dua desa yang pendaftarnya lebih dari lima adalah Desa Gambiran dengan jumlah pendaftar sebanyak sembilan orang dan Desa Kedunggebang dengan jumlah pendaftar cakades enam orang. ”Untuk desa yang pendaftarnya lebih dari lima orang perlu ada tahap tes tulis,” jelasnya.

Selain itu, imbuh Sih Wahyudi, pilkades serentak tahun 2021 ini berbeda dengan pilkades sebelumnya. Tahun ini jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi maksimal 500 orang.

Sementara itu, Ketua Komisi I Irianto menuturkan, pilkades tahun ini wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dia menegaskan peran petugas di lapangan sangat penting guna memastikan kesehatan panitia pemilihan maupun warga sebagai pemilih agar tidak muncul klaster baru Covid-19.

Irianto mengatakan, penerapan prokes pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan pilkades telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. ”Kami berharap masyarakat, panitia, dan peserta pilkades bisa mematuhi aturan prokes secara ketat karena pesta demokrasi tingkat desa ini dihelat saat pandemi Covid-19 belum berlalu,” kata dia.

Penerapan prokes saat pilkades di antaranya, panitia pemilihan dan pemilih wajib menggunakan masker, ada pengukuran suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan menggunakan sabun, penerapan jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain itu, penyemprotan disinfektan pada tempat penyelenggaraan pemilihan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan juga harus dilakukan. ”Kita tidak ingin pilkades serentak ini menjadi klaster baru penularan Covid-19 ,” kata dia.

Masih menurut Irianto, berdasar laporan dari eksekutif, saat ini tahap-tahap pesta demokrasi tingkat desa yang digeber serentak tahun ini telah berjalan dan di masing-masing desa yang melaksanakan pilkades. Panitia pilkades sudah terbentuk dan melakukan proses pendaftaran peserta. ”Laporan dari Asisten Administrasi Pemerintahan, tahap pilkades sudah berjalan. Saat ini tinggal menunggu pengajuan proposal anggaran, alokasi anggaran pelaksanaan pilkades desa satu dengan lainnya tidak sama disesuaikan dengan jumlah penduduk ,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news