Minggu, 25 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

NasDem Banyuwangi Tolak Tegas Wacana Kenaikan PPN dan Pajak Sembako

13 Juni 2021, 20: 27: 28 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi Supriyadi KS (dua dari kana) bersama pengurus DPP dalam diskusi milenial di Banyuwangi, belum lama ini.

Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi Supriyadi KS (dua dari kana) bersama pengurus DPP dalam diskusi milenial di Banyuwangi, belum lama ini. (TOHA/RABA)

Share this          

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi - Wacana kenaikan tarif  pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan pajak pada sembako serta sekolah yang digagas Kementerian Keuangan, mulai mendapatkan perlawanan di daerah. Salah satunya, DPD Partai NasDem Kabupaten Banyuwangi.

Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi Supriyadi Karima Saiful dengan tegas menolak wacana tersebut. Alasannya, kebijakan itu akan semakin memberatkan rakyat. Apalagi di masa pandemi. Pihaknya berharap, kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa ditinjau ulang.

Menurut pria yang akrab dipanggil Supri ini, penolakan wacana kenaikan PPN dan pajak sembako bukanlah ikut-ikutan. Namun, melihat realitas di lapangan. “ Ini bukan ikut-ikutan. Tapi, memang masyarakat sekarang sedang susah. Jika membeli sembako dikenakan pajak, jelas akan memberatkan. Harga sembako akan naik,” katanya, Minggu (13/6) siang.

Baca juga: Satgas Covid-19 Fokus Turunkan Kasus di Kecamatan Kendit

Supri menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat pandemi. Bahkan, banyak sektor ekonomi yang macet. Jika tarif PPN dinaikkan dan sembako dikenakan pajak, dipastikan akan berdampak pada ekonomi di daerah.

“ Sekarang ini, masyarakat di daerah hanya berpikir bagaimana bisa mencukupi kebutuhan makan. Kalau, untuk membeli sembako dikenakan pajak, jelas berdampak pada kenaikan harga,” tegasnya.

Pihaknya khawatir, pemberlakuan pajak pada sembako berdampak pada lambannya ekonomi di daerah. Jika ini terjadi, masyarakat di daerah akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi.

Ditambahkan Supri, pemerintah pusat idealnya bisa mencari sumber lain untuk mendongkrak pendapatan pajak. Bukan, menjadikan sembako dalam penerimaan pajak.

“ Sembako ini urusannya dengan hajat hidup masyarakat kecil. Kalau dikenakan pajak, jelas akan terjadi kenaikan harga,” kritiknya lagi.

Pihaknya melalui Fraksi NasDem di DPRD Banyuwangi akan terus menyuarakan penolakan rencana pemberlakuan pajak bagi sembako. Sebab, ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat di daerah. (*)

(bw/rio/ics/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news