Kamis, 17 Jun 2021
radarbanyuwangi
Home > Catatan Pinggir
icon featured
Catatan Pinggir

100 Hari Ipuk-Sugirah (2)

Oleh: Andang Subaharianto *

10 Juni 2021, 17: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

100 Hari Ipuk-Sugirah (2)

Share this          

Meski tanpa program prestisius. Meski dengan keterbatasan gerak akibat pandemi. Meski APBD turun signifikan. Tapi, saya melihat Ipuk-Sugirah mengawali kepemimpinannya dengan penuh optimisme.

Beberapa kali saya mengikuti kegiatan Bupati Ipuk. Di Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan beberapa kegiatan lain. Kata-katanya khas seorang ibu. Penuh empati dan simpati. Yang ingin selalu membesarkan hati anak-anaknya.  

Nadanya lembut. Tapi, tegas dan meyakinkan. Saya mencatatnya. Ipuk senantiasa berusaha mengajak warganya menghadapi dampak pandemi dengan ”teori TSR”, Tetap Semangat tapi Realistis.

Baca juga: Kedepankan Inklusivitas, Pemerintah Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

Barangkali karena teori TSR, pemerintahan Ipuk-Sugirah memilih start dengan langkah yang kurang wah. Bahkan, memaksanya berinovasi dalam pendekatan dan program. Saya mencatat tiga hal pokok: (1) refocusing anggaran dan program, (2) inovasi pendekatan, dan (3) strategi mobilisasi sumber daya.

Saya tak melihat program prestisius yang wah. Tapi, saya mengapresiasinya. Refocusing anggaran dan program adalah keniscayaan. Dampak pandemi harus menjadi prioritas. Pemulihan ekonomi akibat pandemi harus yang terdepan. Sumber daya harus diprioritaskan ke sana. Tepat, menurut saya, lokomotifnya pun diganti. Bukan lagi pariwisata. Tapi, UMKM dan perdagangan.

Infrastruktur jalan dan sejenisnya bukan tidak penting. Jalan yang banyak lubang tentu menghambat. Juga boros secara ekonomis. Tapi, teori TSR rupanya harus memprioritaskan program yang langsung berhubungan dengan pemulihan ekonomi. Di antaranya melalui penguatan UMKM. Infrastruktur jalan dan sejenisnya ditunda sesaat.

Penguatan UMKM adalah program soft. Berjangka panjang. Tak langsung kelihatan. Berbeda dengan program hard. Seperti pembangunan infrastruktur bandara, jalan, dan lain-lain. Program hard segera kelihatan.

Tapi, dari data yang saya miliki, saya mencatat semangat tinggi Ipuk-Sugirah. Mereka berupaya keras agar ekonomi warga segera pulih. Saya melihat dari jenis program yang dijalankan dan besaran yang sudah direalisasikan.

UMKM menjadi fokus perhatian. Dibuatlah program ”UMKM Naik Kelas”. Caranya beragam. Di antaranya pendampingan sertifikasi P-IRT kepada UMKM Mamin. Konon, sudah dilakukan kepada 150 UMKM.

Bantuan peralatan usaha juga diberikan kepada 475 warga untuk  merintis usaha. Juga bantuan program Warung Naik Kelas. Konon, sudah 63 warung memperoleh bantuan. Pada umumnya bisnis rumahan. Yang dalam konteks ekonomi digital berjejaring punya peluang berkembang pesat.

Penguatan UMKM juga dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Dibentuklah Teman Usaha Rakyat. Mereka melatih dan mendampingi UMKM. Mulai membuatkan akun marketplace, akun media sosial, desain kemasan, dan lain-lain.

Ipuk-Sugirah bukan hanya menguatkan UMKM dari sisi produksi. Produksi bagus tanpa pembeli sama juga bohong. Maka, Pemkab juga melakukan fasilitasi pasar. Di antaranya Hari Belanja ke Pasar Tradisional dan UMKM. Saya mencatatnya sebagai swadesi ala Banyuwangi (Radar Banyuwangi, 10 April 2021). Dua kali Hari Belanja (4.4 dan 5.5) berhasil membukukan transaksi Rp 740 juta.

Fasilitasi pasar juga dilakukan dengan program ”Ongkir Gratis”. Cukup menyertakan NIB atau surat keterangan usaha. UMKM bisa kirim barang gratis ke seluruh Indonesia melalui PT Pos.

Fasilitasi pasar, saya kira, memang perlu dilakukan oleh negara. Agar tumbuh pasar yang sehat, yang memberi ruang hidup bagi usaha rakyat. Aplikasi ”Bela UMKM” juga bagian dari fasilitasi pasar.

Bagaimana hasilnya? Jangan dicari dulu dalam 100 hari. Yang pasti, pemkab harus mengevaluasinya. Siapa saja UMKM itu, harus terdata baik. Lalu, apa kemajuannya, sehingga disebut naik kelas. Yang terpenting, saya kira, bukan besaran yang sudah diberikan kepada UMKM. Tapi, produktivitas dan keberlanjutannya. Ipuk-Sugirah harus membuktikannya.  

Maka, suatu saat UMKM perlu diminta pameran produk. Pemkab memfasilitasinya. Bukan sekadar produk yang telah dipasarkan. Tapi, juga produk yang akan dibuat. Yang masih dalam rancangan. Agar kelihatan kreativitas dan inovasinya. Pemkab bisa pula merancang fasilitasi pasarnya. Terbukti bisnis kecil berjejaring lebih perkasa dalam era ekonomi digital.

Bila ratusan UMKM itu benar-benar naik kelas, saya kira, tak kalah prestisius dengan bandara. Dalam jangka panjang Banyuwangi akan ditopang ekonomi rakyat yang kuat. UMKM siap menyambut situasi pascapandemi. Baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri.  

Catatan menarik 100 hari Ipuk-Sugirah juga terletak pada inovasi pendekatan. Yakni Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Yang dilaksanakan seminggu sekali. Di mata saya, Bunga Desa merupakan pendekatan baru tata pemerintahan yang kreatif dan inovatif. Saya baru menemukan di Banyuwangi.

Bunga Desa mendekonstruksi model hierarkis birokrasi pemerintahan. Lalu, menawarkan model ”simpul jala ikan”. Bunga Desa sekaligus sarana unik mendekatkan pemimpin dengan warganya. Sangat menarik sebagai bahan studi.

Bunga Desa berbeda dengan model blusukan Jokowi. Blusukan Jokowi lebih pada ”belanja masalah”. Tak terjadwal, tak melembaga. Bunga Desa mencakup dua dimensi sekaligus: ”belanja dan eksekusi masalah”. Terjadwal dan melembaga.

Masalah tidak perlu dibawa ke kantor bupati melalui kantor kecamatan. Banyak hal bisa diselesaikan langsung di Bunga Desa. Di antaranya soal administrasi kependudukan, izin usaha, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Soal administrasi kependudukan, misalnya, Bunga Desa berhasil menyelesaikan sebanyak 20.675 urusan. Dari 12 kali putaran. Bukan pembuatan KTP baru saja. Tapi, juga perubahan status, penggantian foto, penggantian kolom agama untuk penghayat kepercayaan.

Catatan menarik lain adalah cara Ipuk-Sugirah memobilisasi sumber daya. Rupanya Ipuk melanjutkan strategi orkestrasi yang sukses di zaman Anas. Ini tampak, misalnya, dari cara penguatan UMKM. Ada Hari Belanja. Ada aplikasi ”Bela UMKM”. Ipuk mengorkestrasi SKPD, BUMN/D, dan perusahaan swasta. Baik secara perorangan maupun institusi.

Aplikasi ”Bela UMKM” menghubungkan langsung antara SKPD dan UMKM. Kata Ipuk, aplikasi tersebut akan membantu menciptakan pemerataan kue APBD melalui pembelanjaan SKPD (Radar Banyuwangi, 3 Juni 2021). Itulah strategi orkestrasi.

Dari tiga hal pokok yang saya catat, saya menilai Ipuk-Sugirah start dengan langkah yang tepat. Hasilnya memang masih terus diuji. Tapi, saya mencatat rasionalitas yang kuat dari start itu sehubungan dengan tiga kata kunci visinya: maju, sejahtera, dan berkah. Kemajuan harus menghasilkan kesejahteraan dan membawa keberkahan. Mari kita kawal terus. (*)  

*) Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news