Kamis, 17 Jun 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

FSKB Ajukan Judicial Review UU Desa ke MK

10 Juni 2021, 07: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

SEMANGAT: Ketua Papdesi Banyuwangi Achmad Murai dalam pertemuan bersama para kepala desa di kantor Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, kemarin (7/6).

SEMANGAT: Ketua Papdesi Banyuwangi Achmad Murai dalam pertemuan bersama para kepala desa di kantor Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, kemarin (7/6). (KRIDA HERBAYU/JPRG)

Share this          

RadarBanyuwangi.id - Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi (FSKB) akan mengajukan judicial review Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 1 tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai, UU itu dianggap tidak berpihak pada pemerintah desa. Penegasan itu disampaikan oleh ketua FSKB Riyono saat menggelar pertemuan terbuka di kantor Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, kemarin (7/6). “Para kepala desa di luar Banyuwangi juga ada yang akan mengajukan judicial review ke MK,” kata Riyono kepada RadarBanyuwangi.id.

Menurut Riyono, ada beberapa pasal di UU itu yang dianggap tidak berpihak kepada pemerintah desa. Dan UU itu malah merugikan desa. “Kepala desa di Banyuwangi sepakat melakukan pengajuan judicial review ke MK,” ujar Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran itu.

Baca juga: Bersih-bersih Sampah di Bawah Jembatan Gladak

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh kalangan akademisi dari beberapa perguruan tinggi terkait UU itu, jelas dia, menyatakan UU yang berhubungan dengan desa itu dianggap tidak berpihak kepada desa. “Kami ingin hak-hak desa dikembalikan lagi kepada desa untuk kepentingan rakyat,” katanya seraya menolak merinci hak-hak yang disebut itu.

Riyono mengaku sudah membentuk tim yang akan berangkat ke MK di Jakarta. Apa yang dilakukan ini, demi penguatan pemerintah desa. “Semua demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa,” ungkapnya.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Banyuwangi, Achmad Murai mendukung penuh keputusan yang diambil FSKB tersebut. Sebab, hak-hak desa harus diperjuangankan dan dikembalikan ke posisi semula. “Semua ini demi masyarakat desa,” cetusnya.

Murai menyebut salah satu pasal yang tidak berpihak pada pemerintah desa itu, kewenangan kepala desa terkait pengangkatan perangkat desa. “Bila harus mengangkat perangkat desa, kepala desa harus mendapat rekomendasi camat, ini tidak perlu,” katanya.

Selain itu, jelas dia, masa jabatan kepala desa yang sering diubah-ubah dari delapan tahun menjabat menjadi enam tahun menjabat, juga dianggap kurang pas. “Jabatan kepala desa dikembalikan seperti dulu, delapan tahun,” ujarnya.

Rencana pengajuan judicial review ke MK atas UU tentang desa itu, jelas dia, bukan hanya dilakukan para kepala desa di Banyuwangi, tapi juga para kepala desa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “Kami ingin harapan semua kepala desa terpenuhi, dan itu untuk kepentingan masyarakat,” kata Kepala Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh itu.(kri/abi)

(bw/kri/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news