Kamis, 17 Jun 2021
radarbanyuwangi
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Mendagri Tito Sebut MPP Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi

08 Juni 2021, 07: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

LAYANAN CEPAT: Mendagri Tito Karnavian (kiri) mendapatkan penjelasan dari Bupati Ipuk Fiestiandani terkait pelayanan di MPP yang mengintegrasikan ratusan layanan dalam satu atap, Jumat (4/6).

LAYANAN CEPAT: Mendagri Tito Karnavian (kiri) mendapatkan penjelasan dari Bupati Ipuk Fiestiandani terkait pelayanan di MPP yang mengintegrasikan ratusan layanan dalam satu atap, Jumat (4/6). (RAMADA KUSUMA/RaBa)

Share this          

RadarBanyuwangi.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengapresiasi berbagai upaya peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Dia menyebut, warga kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini beruntung memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan ratusan layanan dalam satu atap.

Selain memudahkan masyarakat, keberadaan MPP juga sejalan dengan pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mempermudah perizinan berusaha sehingga banyak lapangan kerja terbuka dan menyerap angkatan kerja.

Ya, Mendagri Tito berkunjung dan berkeliling Banyuwangi, Jumat (4/6). Selain mengecek layanan “Smart Kampung” di desa, mantan Kapolri itu mengunjungi MPP Banyuwangi.

Baca juga: Tersangka Korupsi APBDes Tegalharjo Bisa Bertambah

Tito mengapresiasi berbagai upaya Banyuwangi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dia juga menyebut, MPP Banyuwangi sangat representatif, nyaman, dan layak diacungi jempol. “Semua disiapkan serius, di saat ada sejumlah daerah yang asal atau sekadar ada MPP di daerahnya,” ujarnya Tito kepada RadarBanyuwangi.id.

Yang lebih menggembirakan lagi, imbuh Tito, layanan di MPP Banyuwangi sudah di-desentralisasi. Beberapa layanan yang awalnya hanya bisa dilayani di tingkat kabupaten, kini bisa diakses di tingkat desa memanfaatkan Smart Kampung. Bahkan, Kabupaten The Sunrise of Java ini sudah Pasar Pelayanan Publik. “Saya lihat juga ada pelayanan segmentasi seperti layanan untuk nelayan. Model ini semoga bisa direplikasi daerah lainnya,” imbuhnya. 

Saat berada di MPP, Tito melihat satu per satu gerai pelayanan yang ada di sentra pelayanan terpadu satu pintu yang berlokasi “jantung” Kota Banyuwangi tersebut. Dia mengaku gembira pelayanan di Banyuwangi terus berkembang semakin baik. “Warga Banyuwangi beruntung. Saya juga tertarik dengan MPP Banyuwangi. Salah satunya banyaknya entitas yang bergabung di sini. Bahkan ada 24 entitas yang melayani 237 layanan. Ini mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi," kata Tito. 

Selain itu Tito juga mengapresiasi Banyuwangi pelayanan perizinan yang ada di MPP tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tito melihat langsung alur layanan DPMPTSP yang ada di lantai dua MPP. “Banyuwangi juga telah menerapkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), bahkan jemput bola melayani ke desa-desa,” tambah Tito.

Tito menyebut, keberadaan MPP Banyuwangi sejalan dengan esensi pemikiran Presiden Jokowi. Dikatakan, Presiden Jokowi memiliki lima visi dan misi, yakni membangun sumber daya manusia (SDM); melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk konektivitas; menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, termasuk masalah perizinan untuk berusaha; melakukan reformasi birokrasi; serta transformasi ekonomi dari yang berbasis SDA saja ke sektor manufaktur dan jasa modern.

Dikatakan, kemudahan berusaha dilakukan karena ada pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Indonesia. “Ini bisa menjadi bencana kalau mereka tidak bekerja, menganggur. Bisa menimbulkan tindakan kriminalitas dan sejumlah dampak negatif lain,” kata dia.

Nah, salah satu cara membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya adalah mempermudah perizinan berusaha. Apalagi, pandemi Covid-19 membuat perekonomian nasional tertekan, dari sebelumnya positif lima persen sempat jatuh menjadi minus lima persen, lalu naik menjadi minus tiga persen dan kembali naik menjadi minus dua persen.

“Sedangkan hingga Maret 2021 minus perekonomian kita minus 0,7. Kita harus melompat menjadi plus. Nah, untuk bisa mewujudkan hal itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempercepat kemudahan berusaha. Makanya perlu dibuat dinas khusus yang mempermudah masyarakat. Dibuat sistemnya yang khusus, serta dibuat tempat yang layak seperti Banyuwangi. Sehingga semua perizinan bisa cepat. Begitu perizinan cepat, lapangan kerja terbuka, dan angkatan kerja bbisa terserap, dan ekonomi kita bisa segera bangkit,” papar Tito.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, selain MPP Banyuwangi juga memiliki dua pasar pelayanan publik. “Pusat pelayanan publik juga ada di dua pasar yakni Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng. Jadi warga bisa mengurus administrasi sambil belanja,” ujarnya. 

Selain itu. pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, OSS, dan lainnya juga ditarik ke desa saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). “Bahkan saat berkantor di desa, kami langsung membuka layanan ke warga, kami fasilitasi dan dampingi untuk masuk OSS karena memang tidak semua warga melek teknologi. Setiap berkantor di desa, ratusan izin lewat OSS diterbitkan, bahkan ada satu desa seperti di Singolatren Kecamatan Singojuruh kemarin saat saya berkantor bisa diterbitkan 1.200 izin usaha,” pungkasnya. (sgt/aif)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news