Sabtu, 24 Jul 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ribut-Ribut PPDB, DPRD Panggil Kacabdin Pendidikan

05 Juni 2021, 15: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

RESPON KELUHAN MASYARAKAT: Dalam hearing kemarin (3/6), Komisi IV DPRD minta Cabang Dinas Pendidikan bisa mengurangi persoalan seputar PPDB yang hampir tiap tahun muncul.

RESPON KELUHAN MASYARAKAT: Dalam hearing kemarin (3/6), Komisi IV DPRD minta Cabang Dinas Pendidikan bisa mengurangi persoalan seputar PPDB yang hampir tiap tahun muncul. (RAMADA KUSUMA/RaBa)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Karut-marut Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA mendapat perhatian kalangan wakil rakyat. Kemarin (3/6) Komisi IV DPRD Banyuwangi memanggil Kepala Cabang Dinas pendidikan Jawa Timur Wilayah Banyuwangi Istu Handono. Hadir pula beberapa kepala sekolah dan Forum Komite Sekolah.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Istu Handono memaparkan beberapa persoalan PPDB yang terjadi di lapangan, terutama jenjang SMA dan SMK. Mulai dari masalah nilai siswa yang dianggap terlalu kecil sehingga membuat siswa kesulitan berkompetisi di jalur rerata rapor. Ada pula persoalan nilai siswa SMP yang masuk jalur SKS dan siswa yang terlempar dari jalur zonasi akibat kesalahan penitikan koordinat.

Anggota DPRD yang hadir juga ikut menyampaikan beberapa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat terkait sistem PPDB tahun ini. Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda mengatakan, banyak masyarakat yang belum memahami aturan main pendaftaran di jenjang SMA atau SMK. Persoalan itu dia dengar langsung dari masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Yakini Sinyal Pemulihan Ekonomi Makin Menguat

Ficky mengaku baru mengetahui bagaimana permasalahan tersebut terjadi. Dia pun menyimpulkan ke depan sosialisasi kepada masyarakat yang akan mendaftar harus dilakukan dengan lebih maksimal. Sehingga masalah PPDB tidak menjadi persoalan rutin yang selalu muncul setiap tahun. Masyarakat tetap wajib mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

”Kesimpulannya ada beberapa poin yang kita akomodasi untuk bisa ditindaklanjuti. Meskipun SMA dan SMK berada di bawah Jawa Timur, mereka (sekolah dan cabang dinas) semua harus ikut mengawal proses pendidikan,” tegas Sekretaris DPC PDIP Banyuwangi itu.

Kepala Cabdin Pendidikan Banyuwangi Istu Handono mengungkapkan, ada berbagai hal yang disampaikan bersama DPRD. Pihaknya ingin memberikan kejelasan kepada masyarakat jika persoalan PPDB akan diselesaikan sesuai konteksnya. Mana yang masuk dalam ranah teknis dan mana yang masuk dalam ranah kebijakan. ”Sistem sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi kemampuan masyarakat memahami sistem ini yang kadang bermasalah. Yang jelas kita berkomitmen mencari jalan keluar baik dari kesalahan yang dilakukan masyarakat atau sekolah,” ujarnya.

Terkait PPDB jalur zonasi, mereka yang terkendala sebenarnya kurang memahami informasi dan kurang teliti saat melakukan pendaftaran. Padahal sistem sudah menyediakan berbagai opsi, mulai pra-pendaftaran sampai simulasi. Jika pendaftar jeli, seharusnya saat simulasi mereka bisa melihat di mana ketidaksesuaian jarak saat pendaftaran dilakukan. ”Rata-rata mereka saat menitik tidak melihat jarak. Dan baru tahu setelah tidak diterima. Besok (hari ini) kita akan kumpulkan pihak SMP pendaftar, SMA tujuan, dan Dinas Pendidikan untuk mencari jalan keluar bersama,” pungkas Istu. (fre/aif/c1)

(bw/fre/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news