Kamis, 17 Jun 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Oknum KPLP Jember Tipu Anggota DPRD Rp 300 Juta

Janji Bisa Masukkan PNS ke Kemenkumham

06 Mei 2021, 09: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Ilustrasi

Ilustrasi

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Anggota DPRD Banyuwangi, Patemo, menjadi korban penipuan dengan pelaku oknum Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Jember Wahyu Dhita Putranto, 38. Tidak tanggung-tanggung, kerugiannya mencapai Rp 300 juta.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi asal Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo itu, tergiur rayuan pelaku yang mengaku bisa memasukkan anggota keluarganya menjadi aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Kemenkuham RI. ”Pelaku minta Rp 300 juta,” ujar Kapolsek Bangorejo AKP Mujiono melalui Kanitreskrim Iptu Wignyo Asmoro.

Menurut Wignyo, dugaan penipuan dengan korban anggota DPRD Banyuwangi itu, terjadi dua tahun lalu. Saat itu, tersangka mengaku pada korban bisa memasukkan anggota keluarganya menjadi ASN di lingkungan Kemenkumham. ”Janjinya tersangka bisa memasukkan ASN,” terangnya.

Baca juga: Setelah Ditolak Menkumham, Dua Gugatan Moeldoko Cs Ditolak Pengadilan

Setelah persyaratan dipenuhi, termasuk membayar uang Rp 300 juta, imbuh Wignyo, janji itu tidak lekas dipenuhi. Pada 20 Maret, korban akhirnya melapor ke polsek. ”Dari laporan itu, kita tanggapi dengan melakukan penyelidikan,” terangnya.

Untuk memperjelas perkara ini, pihaknya memanggil Wahyu Dhita Putranto untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi sampai dua kali panggilan, oknum KPLP itu tidak datang. ”Akhirnya pada Senin sore (3/5) kita jemput di kantornya,” ungkapnya.

Wignyo mengatakan, dari hasil pemeriksaan Wahyu mengakui adanya penerimaan uang tersebut. Meski status sudah dinaikkan menjadi tersangka, tapi polisi tidak melakukan penahanan karena beberapa pertimbangan. Di antaranya penyidik yakin tersangka tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti (BB). ”Tidak kami tahan, kasus akan terus lanjut,” tegasnya.

Dalam perjalanan perkara ini, terang Wignyo, antara korban dan pelaku bisa saja memilih berdamai. Namun, itu tidak serta-merta bisa menghentikan upaya hukum yang sudah berjalan. ”Kita masih mendalami, untuk mengetahui kemungkinan ada korban lain,” tegasnya.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 378–372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama empat tahun. ”Kasusnya penggelapan dan penipuan,” kata Wignyo. (sli/abi/c1)

(bw/sli/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news