Kamis, 17 Jun 2021
radarbanyuwangi
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Komite Sekolah Wajib Memahami Standar Nasional Pendidikan, Why?

Oleh: Catur Pamarto*

06 Mei 2021, 09: 10: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Komite Sekolah Wajib Memahami Standar Nasional Pendidikan, Why?

Share this          

BERDASAR Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Standar kompetensi lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Standar Nasional Pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Komite dan Standar Pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah 57/2021. Sebagaimana dijelaskan pada bagian ketentuan umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20/2003 bahwa yang dimaksud Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua /wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh  masyarakat yang peduli pendidikan. Tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah telah terinci dalam Permendikbud nomor 75/2016.

Baca juga: Para Siswa Digiatkan Salat Dhuha dan ZIS

Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar Penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.

Agar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat berjalan lancer, efektif dan efisien maka dilakukan kegiatan pengawasan, yang meliputi pemantauan, supervisi serta evaluasi. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 57/2021, pasal 30 (3) bahwa pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh a) kepala satuan pendidikan; b) pemimpin perguruan tinggi; c) komite sekolah/madrasah; d) pemerintah pusat; dan/atau e) pemerintah daerah.

 

Bukan Tukang Stempel, Bukan Juga Ghost

Dengan dicantumkannya secara tegas di dalam peraturan pemerintah ini sebagai salah satu organ yang berkewenangan dalam pelaksanaan pengawasan

pendidikan maka diperlukan re-orientasi dan re-evaluasi terhadap organisasi komite sekolah/madrasah, misalnya apakah susunan kepengurusannya sudah proporsional sesuai dengan ketentuan  minimal 50 % dari unsur orang tua/wali peserta didik, maksimal 30 % dari unsur  tokoh masyarakat, maksimal 30% dari  unsur pakar pendidikan. Apakah komite sekolah sudah dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diatur pada pasal (9) Permendikbud 75/2016. Selain itu yang sangat penting adalah penguasaan keterampilan “mengawasi”, baik pemantauan, supervise, maupun evaluasi.

Dengan melakukan re-orientasi dan re-evaluasi diharapkan, komite sekolah dapat memperkuat positioning sekolah dan kepala sekolah dalam melaksanakan program-programnya. Tidak menjadi organisasi yang hanya tukang stempel bagi sekolah. Dan tidak pula menjadi organisasi ghost yang menjadikan takut kepala sekolah beserta guru-gurunya.(*)

*) Komnas Pendidikan (Komnasdik) Kabupaten Banyuwangi.

(bw/*/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news