Minggu, 11 Apr 2021
radarbanyuwangi
Home > Situbondo
icon featured
Situbondo

Jamaah Salat Taraweh Diimbau Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

08 April 2021, 00: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

JELANG PUASA: Beberapa jamaah berada di Masjid Jami’ Al-Abror kemarin. Bulan Puasa tahun ini masyarakat diizinkan melaksanakan salat taraweh.

JELANG PUASA: Beberapa jamaah berada di Masjid Jami’ Al-Abror kemarin. Bulan Puasa tahun ini masyarakat diizinkan melaksanakan salat taraweh. (HABIBUL ADNAN/JPRS)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Puasa Ramadan tinggal satu pekan lagi. Karena itu, Pemkab Situbondo sudah mulai memberikan imbauan kepada masyarakat, agar dalam melaksanakan salat taraweh nanti tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Sekda Situbondo, Syaifullah menerangkan, pada tahun ini pemerintah memberikan izin melaksanakan ibadah salat taraweh. Tidak ada larangan seperti Ramadan tahun lalu. “Tetapi ada imbauan agar melaksanakan taraweh dengan menerapkan prokes,” jelasnya.

Imbauan secara tertulis akan disampaikan ke masjid-masjid dalam waktu dekat ini. Syaifullah menerangkan, masih ada beberapa hal teknis yang perlu diatur. “Draft imbauannya sudah disusun, tinggal kita luncurkan,” tambahnya.

Baca juga: Jelang Rekayasa Lalin, Komisi III Segera Panggil Pengelola KDS

Untuk pelaksanaan prokes tersebut,nantinya akan diawasi oleh petugas. Ada tim yang akan turun ke masjid-masjid ketika salat taraweh. “Untuk memastikan, bahwa imbauan dari pemerintah dilaksanakan dengan baik,” ujar Syaifullah.

Sementara itu, pemerintah daerah dalam waktu dekat ini akan merapatkan rencana pelaksanaan pasar ramadan. Dia mengaku, sampai saat ini belum ditentukan lokasinya. “Masih akan dirapatkan secara khusus dengan satgas. Apakah lokasinya di pasar atau di jalan raya, masih dipertimbangakan,” imbuhnya.

Tetapi, kemungkinan pasar ramadan akan tetap dilaksanakan. Sebab, sudah terbukti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. “Sudah banyak masyarakat yang menanyakan kepada kami, apakah ada atau tidak. Kemungkinan besar tetap ada,” jelas Syaifullah.

Pemerintah daerah perlu mengaturnya agar berjalan dengan baik. Sebab, disamping akan menggerakkan perekonomian, juga harus dipastikan penerapan prokes berjalan dengan baik.

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news