Minggu, 11 Apr 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Buka Layanan Pelunasan PBB P2 di Kecamatan

07 April 2021, 19: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

JEMPUT BOLA: Masyarakat memanfaatkan layanan PBB di kantor Kecamatan Muncar kemarin (5/4).

JEMPUT BOLA: Masyarakat memanfaatkan layanan PBB di kantor Kecamatan Muncar kemarin (5/4). (BAPENDA BWI FOR RABA)

Share this          

RadarBanyuwangi.id – Satu lagi kemudahan pelayanan diberikan Pemkab Banyuwangi kepada masyarakat di awal tahun ini. Yang terbaru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi “turun gunung” ke kecamatan-kecamatan untuk membuka layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Ada berbagai layanan yang dapat diakses masyarakat saat petugas jemput bola ke kecamatan-kecamatan tersebut. Mulai mutasi atau balik nama PBB, perubahan data, pemecahan, penghapusan, hingga salinan atau duplikat.

Layanan jemput bole ke kecamatan-kecamatan itu telah digeber mulai kemarin (5/4). Pada hari pertama layanan dibuka di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Muncar. Sedangkan hari ini (6/4) layanan dibuka di Kecamatan Siliragung dan Pesanggaran. Selanjutnya, layanan serupa juga akan dibuka di kecamatan-kecamatan lain se-Banyuwangi secara bergiliran.

Baca juga: Sidang Yunus Ditunda hingga Dua Pekan

Kepala Bapenda Banyuwangi Alief Rachman Kartiono mengatakan, layanan jemput bola dilakukan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat. “Biasanya kan masyarakat yang akan melakukan pemecahan, balik nama, dan sebagainya harus ke kantor Bapenda. Sedangkan saat ini, masyarakat bisa mengakses layanan yang kami buka di kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Selain untuk memudahkan masyarakat, imbuh Alief, layanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus mengurangi piutang PBB di masyarakat. Sebab, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah sudah lunas PBB lima tahun terakhir. “Banyak masyarakat yang belum taat bayar PBB sehingga menjadi piutang. Ini kesempatan masyarakat, ketika kami turun lapangan, masyarakat yang butuh pelayanan pemecahan PBB dan lain-lain kan harus membayar lima PBB tahun ke belakang. Ini kesempatan sekalian mengurus pemecahan, sekalian bayar utang PBB-nya. Sehingga piutang PBB kita bisa berkurang,” bebernya.

Alief menambahkan, apabila respons masyarakat terhadap layanan PBB yang diberikan Bapenda di kecamatan mendapat respons positif masyarakat, maka tahun depan layanan serupa akan diperluas.

Sekadar diketahui, syarat untuk dapat mengakses beragam layanan itu pun cukup mudah. Masyarakat hanya perlu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2021, surat permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Persyaratan lain adalah fotokopi sertifikat atau akta jual beli/akta waris/akta hibah/surat perjanjian jual beli, jika akta tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bisa diganti dengan surat keterangan dari desa.

Bukan itu saja, untuk dapat mengakses beragam layanan tersebut WP juga harus sudah melunasi pembayaran PBB tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan jika WP dikuasakan kepada orang lain, maka pihak penerima kuasa harus menunjukkan surat kuasa dari WP dimaksud.

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news