Minggu, 11 Apr 2021
radarbanyuwangi
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Perlakuan terhadap Buruh dalam Efisiensi Perlindungan HAM

Oleh: Alvina Damayanti*

06 April 2021, 04: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Perlakuan terhadap Buruh dalam Efisiensi Perlindungan HAM

Share this          

INDONESIA adalah sebuah Negara yang berbentuk kepulauan berdasar Pasal 25 A UUD 1945 yang jumlah penduduknya mencapai 237.641.326 jiwa hasil sensus kependudukan pada tahun 2010. Hal ini mengemukakan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk lumayan padat. Namun, bukan berarti kehidupan masyarakat Indonesia bisa seluruhnya dikatakan sejahtera seperti beberapa negara lain yang juga memiliki jumlah penduduk padat, contohnya Jepang.

Jepang merupakan negara yang penduduknya dapat dikatakan padat tetapi dalam sistem ekonomi mereka juga unggul sehingga minim akan kemiskinan dan kriminalitas. Berbicara mengenai masalah bidang ekonomi, di Indonesia masih muncul banyak permasalahan terutama dalam ketenagakerjaan yang menjadi masalah pokok dalam bidang ekonomi baik dari segi peluang lapangan kerja, ahli profesi, pelatihan kerja, maupun upah.

Perekonomian di Indonesia masih belum terlihat merata, didorong dengan pemerintahan pusat yang hanya memprioritaskan kepentingan masyarakat di sekitar daerah pusat. Juga kurangnya pengawasan terhadap penyebaran bantuan kebijakan pemerintah yang banyak diselewengkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian membawa dampak buruk bagi masyarakat lain khususnya masyarakat di luar pulau yang masih merasa diabaikan.

Baca juga: Menaker RI Kagum Produk Olahan Peserta Pelatihan

Dalam preambule (pembukaan) Undang-undang Dasar menyatakan bahwa perjuangan telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut adalah bagian dari beberapa tujuan negara Indonesia yang masih banyak mengalami penyelewengan dalam implementasinya sehingga menjadi faktor utama dalam bidang pemerataan dalam masyarakat.

Bagi masyarakat terpencil kurangnya pemerataan khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi mengakibatkan sulitnya bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan. Yang kemudian mendorong mereka melakukan alternatif lain untuk mendapat pekerjaan guna melanjutkan kebutuhan hidup.

Buruh adalah salah satu bidang pekerja yang banyak dijalani masyarakat Indonesia yang tidak memiliki ahli profesi atau tidak memiliki keahlian khusus yang menjadi tuntutan bagi mereka terutama mereka yang tidak mendapat pelatihan kerja. Salah satu pekerja yang termasuk buruh salah satunya adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). TKI ialah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang kebanyakan yang bertugas sebagai pembantu rumah tangga.

Namun tak jarang, banyak dari sebagian mereka menjadi TKI secara ilegal dengan berbagai macam alasan yang mendorong mereka. Dalam penerapan dunia nyata kehidupan para buruh tidak seindah yang mereka harapkan banyak di antara mereka yang mengalami banyak bentuk kekerasan. Tak sebanding dengan upah yang diperoleh banyak dari pekerja buruh yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha atau atasannya. Tercantum pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara atau individu berhak untuk memperoleh pekerjaan untuk kehidupan yang layak dan berperikemanusiaan. Namun kenyataannya, masih banyak kasus-kasus kekerasan dengan segala bentuk penyiksaan yang terjadi pada buruh. Apalagi mayoritas dari pekerja buruh ialah wanita, yang mana juga terdapat perlindungan khusus dalam aturan pemerintah yaitu aturan mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Aturan khusus Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasalnya menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan sama tanpa diskriminatif dan hak untuk memperoleh pelatihan kerja. Hak asasi yang ada pada buruh seakan-akan tak ternilai, meski telah dicantumkan dalam beberapa aturan pemerintah. Bahkan kita ketahui bahwa hak asasi manusia telah ada pada diri setiap individu sejak ia ada dalam kandungan.

 Buruh dianggap sebagai sebuah pekerjaan rendahan. Karena dalam pekerjaannya mereka tidaklah ambisius mengenai target upah, melainkan mendapat upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bisa dikatakan bahwa, posisi buruh yang serba salah yang juga disebabkan oleh hubungan antara buruh dan pengusaha. Di mana antara buruh dan pengusaha selalu memiliki perbedaan kepentingan yang sangat mendasar.

Meski seperti itu, secara tidak langsung buruh juga ikut serta membantu perkembangan ekonomi bagi negara dalam kalangan ekonomi bawah secara normatif. Kedudukan pribumi manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam Deklarasi dan konvenan-konvenan Internasional.

 Deklarasi Universal 10 November 1948 oleh PBB mengemukakan secara jelas mengenai Hak Asasi Manusia, dalam mukadimahnya secara keseluruhan menyatakan akan hak-hak manusia atas dasar persamaan yang sama yang mana akan dijamin dan dilindungi oleh pemerintahan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun demi mencapai kehidupan negara yang damai dan sejahtera. Dalam deklarasi yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 tersebut menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia, dalam setiap pasalnya mengemukakan bahwa hak-hak manusia harus dihargai dan di hormati bagi seluruhnya.

Aturan mengenai Hak Asasi Manusia juga tertuang pada Undang-Undang HAM No 39 Tahun 1999 yang isi aturannya memuat lengkap mengenai setiap hak-hak pada diri masing-masing individu terutama yang diperoleh saat menjadi warga negara dalam suatu negara. Bersangkutan pelanggaran hak asasi manusia, pada TKI sering terjadi di luar wilayah Indonesia yang berarti masuk pada ranah internasional dalam perbuatan melawan hukum yang tergolong tindak pidana internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan melalui kekerasan.

Macam-macam perbuatan melawan hukum yang tergolong ke dalam tindak pidana internasional adalah agresi, kejahatan perang, penggunaan senjata secara ilegal, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, apartheid, dan mercenarism. Tidak hanya kasus buruh pada TKI, nasib buruk juga terjadi pada para buruh di wilayah Indonesia sendiri yang secara sadar bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi manusia yang sudah melekat pada diri mereka yang salah satunya yaitu hak asasi untuk bebas dari perbudakan.

Arti perbudakan dalam hal ini yaitu buruh tetap memperoleh gaji namun jam bekerja mereka bertambah atau ditahan gaji dari hasil kerja mereka. ILO (2005) memperkirakan bahwa 2,45 juta orang di seluruh dunia dipaksa melakukan kerja paksa sebagai akibat dari perdagangan manusia para korban dijebloskan ke dalam perbudakan yang sering kali dibarengi dengan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

 Perdagangan manusia sering terjadi pada masyarakat golongan rendah (miskin) dengan korban terbesar adalah wanita dan anal-anak. Mengatasi pokok permasalahan tersebut peran pemerintah adalah fondasi penting dalam penerapan aturan kasus ini yang mana telah menyangkut mengenai hak asasi manusia yang merupakan hal penting bagi setiap individu-individu dalam menjalankan kehidupannya secara damai dan sejahtera sehingga pemerintah wajib untuk melindungi hak asasi manusia pada tiap-tiap diri warga negaranya. Khususnya bagi negara Indonesia yang merupakan negara hukum karena dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan pilar dalam negara hukum dalam arti sesungguhnya. (*)

*) Siswa kelas Xll MAN 2 Banyuwangi.

(bw/*/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news