Jumat, 05 Mar 2021
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Petilasan Prabu Tawangalun Bukan Tanah Negara

23 Februari 2021, 16: 50: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

BERUBAH BENTUK: Lokasi petilasan persemedian Prabu Tawangalun di Dusun Cungking, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat.

BERUBAH BENTUK: Lokasi petilasan persemedian Prabu Tawangalun di Dusun Cungking, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat. (DEDY JUMHARDIYANTO/RABA)

Share this          

KABAT – Lokasi tanah yang saat ini menjadi petilasan persemedian Prabu Tawangalun di Dusun Cungking, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat ternyata bukan tanah negara, melainkan tanah kuburan. Temuan itu terungkap dalam mediasi dan klarifikasi yang berlangsung di kantor Camat Kabat pada Jumat (19/2).

Pertemuan tersebut dihadiri Camat Kabat, perwakilan Disbudpar, juru kunci petilasan Homsatun, dan pemerintah Desa Gombolirang.

Dalam pertemuan tersebut disepakati jika bangunan yang menempel pada pagar petilasan persemedian Prabu Tawangalun harus dibongkar. Sebab, kawasan tersebut sudah diregistrasi menjadi objek yang diduga cagar budaya (ODCB).

”Kawasan itu sudah masuk register sebagai ODCB. Ketika akan membangun apa pun di zona tersebut harus izin karena ada peraturannya,” ungkap Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Choliqul Ridho.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur jelas mengenai cagar budaya. Dalam undang-undang tersebut juga termuat zonasi. Mulai zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang. ”Jadi tidak sembarangan membangun, memugar tanpa izin atau pemberitahuan. Karena ada kajian, apalagi sampai mengubah struktur,” tegas Ridho.

Karena sudah diregistrasi di kantor sebagai ODCB, perlakuannya juga sama dengan cagar budaya. Terkait  adanya pihak ketiga yang melakukan renovasi, Disbudpar sudah menegur dan mengingatkan kepada pihak pemerintah desa agar berkoordinasi dan melaporkan lebih dulu jika ada yang berkaitan dengan lokasi tersebut.

Apalagi hingga saat ini kawasan itu masih menjadi kajian dan penelitian kampus sebagai kawasan ODCB di Banyuwangi. ”Sudah saya jelaskan kepada kepala desa, pihak ketiga yang melakukan renovasi minimal ada pemberitahuan dan pengajuan ke instansi yang berwenang, meskipun itu tujuannya baik. Jangankan menambah, mengecat saja juga harus memberitahukan. Kita tidak tahu apa-apa, tahunya setelah muncul di koran,” jelas Ridho.

Terkait status tanah, kata Ridho, mengacu peta kerawangan desa, lokasi yang saat ini menjadi petilasan persemedian Prabu Tawangalun tidak ada pemiliknya. Pada peta krawangan hanya ada tanda bulan yang berarti kuburan atau makam. ”Yang pasti bukan tanah negara,” tegasnya. (ddy/aif/c1)

(bw/ddy/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news