Jumat, 05 Mar 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ipuk-Sugirah Dilantik Akhir Pekan Ini

22 Februari 2021, 11: 26: 22 WIB | editor : Ali Sodiqin

Ipuk Festiandani Anas saat berkampanye sebelum coblosan pada 9 Desember 2020 lalu.

Ipuk Festiandani Anas saat berkampanye sebelum coblosan pada 9 Desember 2020 lalu. (RAMADA KUSUMA/RaBa)

Share this          

BANYUWANGI Rakyat Banyuwangi segera memiliki pemimpin baru. Pasangan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sugirah nyaris dipastikan bakal dilantik sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) akhir pekan ini.

Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengumumkan pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2021 secara serentak dalam tiga tahap. Pelantikan serentak tahap pertama digelar pada 26 Februari, tahap dua pada akhir April, dan tahap tiga digeber pada Juli mendatang.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, pasangan calon (paslon) terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020 bakal masuk “gerbong” pelantikan serentak tahap pertama. Sebab, selain masa jabatan bupati periode 2016-2021 sudah berakhir pada 17 Februari lalu, gugatan perselisihan hasil Pilbup Banyuwangi sudah sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, berbagai persiapan menyongsong pelantikan Ipuk-Sugirah sebagau bupati dan wabup terus digeber. Selah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menetapkan duet Ipuk-Sugirah sebagai paslon terpilih pada Kamis (18/2), hal senada juga bakal digeber oleh DPRD Banyuwangi.

Mengacu jadwal yang telah diputuskan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, dewan akan menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan bupati dan wabup terpilih hari ini (22/2). Bukan hanya bersifat pengumuman, rapat paripurna tersebut menjadi salah satu bagian penting untuk mempersiapkan pelantikan pasangan Ipuk-Sugirah sebagai bupati dan wabup.

Wakil Ketua DPRD Ruliyono mengatakan, berita acara paripurna yang akan digeber hari ini wajib ditandatangani ketua dan tiga wakil ketua DPRD secara lengkap. “Berita acara itu menjadi bahan untuk pengajuan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih kepada menteri melalui Gubernur Jatim,” ujarnya.

Pernyataan Ruliyono senada dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tepaynya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dua kali, terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pada pada Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, pengesahan pengangkatan paslon bupati dan wabup terpilih dilakukan berdasar penetapan paslon terpilih oleh KPU kabupaten yang disampaikan oleh DPRD kepada menteri melalui gubernur.

Namun demikian, apabila DPRD tidak menyampaikan usul pengesahan pengangkatan paslon terpilih dalam jangka waktu lima hari kerja setelah KPU menyampaikan penetapan paslon terpilih kepada dewan, maka menteri dapat mengesahkan pengangkatan paslon terpilih tersebut berdasar usul gubernur. Di sisi lain, gubernur menyampaikan usul pengangkatan paslon bupati dan wabup terpilih kepada menteri berdasar usul KPU kabupaten melalui KPU Provinsi. Ketentuan itu diatur pada Pasal 160A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. (sgt/aif)

(bw/sgt/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news