Jumat, 05 Mar 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

KPP Pratama Ajak Pimpinan Daerah Gesah tentang Pajak

22 Februari 2021, 07: 05: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

PRESENTASI: Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budihartono bersama Plh Bupati Banyuwangi Mujiono di Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kamis (18/2).

PRESENTASI: Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budihartono bersama Plh Bupati Banyuwangi Mujiono di Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kamis (18/2). (RAMADA KUSUMA/RaBa)

Share this          

GLAGAH – Peluang dan tantangan perpajakan di Banyuwangi untuk tahun 2021 mulai digagas. Kemarin (18/2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi mengajak beberapa pimpinan SKPD yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan di Banyuwangi untuk gesah bersama membahas masalah tersebut.

Selain pimpinan SKPD seperti Lanal, Polresta, Kodim, BAPPEDA, BPKAD, dan BKD, tampak pula Plh Bupati Banyuwangi Mujiono dalam gesah bareng yang digelar di Sanggar Genjah Arum tersebut. Di sana, Kepala KPP Pratama Banyuwangi memaparkan bagimana gambaran penerimaan pajak di Banyuwangi tahun lalu. Kecamatan Pesanggaran dengan tambang emasnya terlihat menjadi wilayah yang memiliki kontribusi paling besar dalam pembayaran pajak.

Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budihartono mengatakan, selain memaparkan peluang dan tantangan pajak di tahun ini, gesah tersebut bertujuan untuk mengingatkan dan menyampaikan kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Terutama untuk instansi pemerintahan dan para ASN. Apalagi, tahun ini KPP Pratama Banyuwangi masuk dalam Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2021.

KOMPAK: KPP Pratama Banyuwangi bersama Plh Bupati Mujiono dan para undangan berfoto bersama usai gesah peluang dan tantangan perpajakan Tahun 2021.

KOMPAK: KPP Pratama Banyuwangi bersama Plh Bupati Mujiono dan para undangan berfoto bersama usai gesah peluang dan tantangan perpajakan Tahun 2021. (RAMADA KUSUMA/RaBa)

Dengan kehadiran para pemimpin di daerah itu, diharapkan bisa ikut mendorong efektivitas penerimaan pajak terutama dari instansi pemerintahan dan ASN. Eko memaparkan, untuk Wajib Pajak Badan, paling lambat melaporkan SPT-nya pada 30 April untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 31 Maret setiap tahunnya, khususnya ASN, TNI, dan Polri paling lambat sampai akhir bulan Februari, ”Tujuan kita supaya masyarakat semakin tepat waktu untuk melaporkan SPT Tahunan. Karena semakin mundur akan susah masuk ke dalam sistem,” jelas Eko.

Di samping itu, Eko juga mengingatkan bahwa kewajiban para wajib pajak dengan melaporkan seluruh penghasilan termasuk hartanya menjadi bentuk supporting masyarakat kepada pemerintah. Sebab, pemerintah membutuhkan dana dari para wajib pajak untuk terus menggerakan pembangunan. ”Intinya kita mengingatkan, terkait kewajiban wajib pajak agar disampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan,” tegasnya. (fre/afi/c1)

(bw/fre/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news