Jumat, 05 Mar 2021
radarbanyuwangi
Home > Situbondo
icon featured
Situbondo

Tambah 3.000 Petani yang Masuk e-RDKK

21 Januari 2021, 09: 10: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

BIBIT: Petani membersihkan tanaman padi di Kecamatan Besuki, Situbondo, kemarin.

BIBIT: Petani membersihkan tanaman padi di Kecamatan Besuki, Situbondo, kemarin. (HABIBUL ADNAN/JPRS)

Share this          

JawaPos.com – Kabupaten Situbondo mendapatkan jatah pupuk sebanyak 41.166 ton tahun ini. Itu sudah termasuk urea dan pupuk berimbang lainnya seperti SP -36, ZA, NPK, serta pupuk organik.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Situbondo, Sentot Sugiyono menerangkan, jumlah itu lebih sedikit dari usul. Dia mengaku, petani Situbondo yang terdata dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebanyak 68 ribu.

Sentot mengatakan, hanya pupuk urea yang alokasinya sesuai usulan, yaitu sebanyak 19.836 Ton. "Sedangkan yang lain dikasih separo dari usulan," ujarnya ketika dihubungi di ruang kerjanya kemarin (19/1).

Karena itu, Sentot memprediksi hanya pupuk urea yang mampu memenuhi kebutuhan petani selama satu tahun ke depan. Sedangkan jenis pupuk yang lain diperkirakan cukup sampai Agustus 2021. “Kita akan kekurangan SP-36, ZA, NPK, maupun pupuk organik,” katanya.

Mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu menambahkan, rekomendasi  penggunaan pupuk urea tahun ini berkurang. Dari sebelumnya dijatah 225 Kilogram per hektare, kini hanya 125 Kilogram per hektare. "Sehingga harapan kami, penebusan pupuk oleh petani agar ditebus berimbang, terutama pupuk organik. Kalau hanya urea tidak akan cukup," kata Sentot.

Penebusan pupuk berimbang menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan. Jika hanya menggunakan urea, maka produksi hasil pertanian petani tidak bisa meningkat sesuai harapan pemerintah. “Dengan subsidi sampai 30 persen itu kan, Presiden menginginkan produktivitas naik, ketahanan pangan terjaga,” imbuhnya.

Sementara itu, petani Situbondo yang terdaftar di e-RDKK awalnya hanya sebanyak 65 ribu. Akan tetapi pada tanggal 14-15 Januari 2021 lalu, pemerintah pusat membuka kembali portal e-RDKK untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk memasukkan petani yang belum terdata di e-RDKK. “Sehingga ada 3.000 lebih yang kita tambah. Awalnya 65 ribu menjadi 68.883,” pungkas Sentot. (bib/bay)

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news