Senin, 25 Jan 2021
radarbanyuwangi
Home > Situbondo
icon featured
Situbondo
APBD Belum Disahkan, Pegawai Belum Gajian

Kepala Dinas Beri Sembako dan Beras kepada Bawahannya

14 Januari 2021, 16: 45: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Para pegawai di lingkungan Pemkab Situbondo melakukan tugas sehari-harinya kemarin

Para pegawai di lingkungan Pemkab Situbondo melakukan tugas sehari-harinya kemarin (HABIBUL ADNAN/JPRS)

Share this          

ASN dan non ASN di lingkungan Pemkab Situbondo belum menerima gaji, hingga sekarang. Sebab, peraturan bupati (perbup) APBD belum disahkan.

HABIBUL ADNAN, Jawa Pos Radar Situbondo

Peraturan bupati (perbup) APBD 2021 terkait penggajian tidak hanya mencover ASN. Akan tetapi, regulasi tersebut juga menjadi payung hukum dalam pemberian hak-hak keuangan bagi non ASN.  

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerangkan, non ASN yang bisa digaji dalam perbup itu mencakup tenaga harian lepas (THLP) honorer, dan tenaga IT. Termasuk juga tenaga teknis akuntansi, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. “Perbup itu sudah mengakomodir ASN dan non ASN,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini memang beredar informasi, bahwa honorer tidak bisa digaji karena APBD belum disahkan. Hariyadi memastikan, mereka akan tetap bisa menerima gaji bulanannya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD, Janur Sasra Ananda mengatakan, untuk non ASN, harus dipikirkan nasibnya. Sebab, gaji yang tidak seberapa itu, tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. “Kasihan, apalagi sekarang sudah terlambat,” jelasnya.

Untuk hal ini, perlu ada peran dari kepala OPD atau pimpinan di instansi pemerintahan lainnya. Misalnya, Dengan memberikan talangan terlebih dahulu kepada anak buahnya yang berstatus honorer. “Baik honorer daerah maupun sukwan, agar dicarikan solusi untuk memenehui kebutuhannya,” harap Ketua DPC Demokrat itu.

Dia menerangkan, sudah ada beberapa Kepala OPD yang melakukan hal ini. Misalnya, ada kepala dinas yang memberikan sembako dan beras kepada tenaga non PNS di lembaga pimpinannya. “Ada beberapa kepala dinas berinisiatif seperti itu. Saya kira bisa diikuti,” katanya.

Janur menambahkan, non ASN bertugas di beberapa sektor. Bahkan, ada sehari-hari bekerja di bawah terik matahari dengan beban tugas yang tidak ringan. Dia mencontohkan dengan petugas kebersihan dan tukang kebun. ”Mereka banyak membantu pemerintahan,” tambahnya.

Ketika gajinya belum diterima, mereka tetap bekerja.    Oleh sebab itulah, kesejahteraannya perlu diperhatikan.  Jangan sampai diabaikan. Untuk kepentingan penggajian ini, Komisi I akan terus mengawal. Apalagi kami sempat dapat info, hanya PNS yang mendapatkan gaji,” katanya.

Sebenarnya, baik PNS maupun non PNS, sebenarnya dirugikan dengan belum disahkannya APBD. Sebab, perbup hanya bisa memberikan gaji pokok kepada peghawai. “Tanpa tunjangan lain-lain. Padahal, jika mengandalkan gaji pokok, mereka minus karena punya tanggungan cicilan,” pungkasnya.  (*)

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia