Sabtu, 16 Jan 2021
radarbanyuwangi
Home > Situbondo
icon featured
Situbondo

Masih Ada Harapan APBD Disahkan Bulan Ini

13 Januari 2021, 16: 15: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Abdurrahman, Wakil Ketua DPRD Situbondo

Abdurrahman, Wakil Ketua DPRD Situbondo (HABIBUL ADNAN/JPRS)

Share this          

JawaPos.com – Belum ada tanda-tanda APBD 2021 disahkan DPRD dan pemerintah daerah. Sebab, sampai sekarang keduanya belum ada pertemuan. Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tenggat waktu hingga 31 Januari mendatang.

Pemerintah dan DPRD sepertinya memang sulit bertemu untuk duduk bersama menyelesaikan sengkarut APBD. Meski demikian, masih ada ruang lain yang bisa mempertemukan eksekutif dan legislatif. Yaitu fasilitasi dari gubernur. Iya, setelah polemik ini tidak ada titik temu, Pemprov Jatim sudah bersedia memediasi keduanya.  

Wakil Ketua DPRD, Abdurrahman mengatakan, sampai saat ini memang belum ada pemanggilan dari gubernur untuk memediasi. Akan tetapi, dia berharap, fasilitasi dari gubernur bisa menjadi solusi. “Karena kami di DPRD masih berharap, ABPD ini bisa disahkan sebelum tanggal 31 Januari nanti,” katanya.

Abdurrahman menerangkan, akan lebih baik lagi jika DPRD dan pemerintah daerah bertemu sebelum ada fasilitasi dari Pemprov Jatim. Sehingga ketika sudah dipanggil gubernur, masalah APBD sudah selesai. “Agar ketika sudah di depan gubernur, kita menyodorkan, bahwa APBD sudah disahkan,” imbuh politisi PPP itu.

Sebenarnya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam persoalan APBD 2021. Sebab, item-item yang disoal oleh eksekutif dalam  KUA PPAS APBD, sudah dikembalikan seperti plafon awal. Seperti penarikan usulan kenaikan tunjangan dan transortasi DPRD. “Tidak ada hal prinsip yang perlu diperdebatkan,” kata Abdurrahman.

Tetapi, jika masih ada yang disoal, Abdurrhman menilai, masih bisa dibicarakan dengan baik. Dia menegaskan, DPRD membuka ruang komunikasi yang selebar-lebarnya. “Demi kepentingan masyarakat, tidak perlu ada egosentris, apalagi ego personal,” jelasnya.

Jika komunikasi menemui jalan buntu, berarti mau tidak mau APBD akan disahkan bupati baru pada pertengahan Februari nanti. Akan tetapi, jika baru disahkan Bulan Februari, ada beberapa konsekwensi yang diterima pemerintah daerah. Seperti penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kalau kita di DPRD sudah jelas, tidak gajian selama enam bulan ke depan. PNS gajinya tertunda. Tapi kami tidak mempermasalahkan itu, karena yang lebih penting sekarang adalah, nasib masyarakat,” pungkasnya. (bib)

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia