Sabtu, 16 Jan 2021
radarbanyuwangi
Home > Genteng
icon featured
Genteng

Beri SP 3 Kali, Tidak Bisa Mecat

13 Januari 2021, 19: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Supandi

Supandi (SHULHAN HADI/RaBa)

Share this          

JawaPos.com - Dianggap kinerjanya kurang memuaskan dan diprotes oleh para ketua RT, Kepala Dusun Jenisari, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Arif Fatwa mendapat surat peringatan (SP) dari pemerintah desa. Malahan, Kepala Desa Genteng Kulon Supandi telah melayangkan surat peringatan (SP) hingga tiga kali.

Hanya saja, posisi mantan Ketua GP Ansor Kecamatan Genteng itu tetap aman. Kepala desa juga tidak berani bertindak, dan masih akan berkoordinsi dengan BPD. “Katanya mau diberhentikan, saya sendiri juga masih bingung,” cetus Arif Fatwa saat dikonfirmasi.  

Polemik masalah kepala dusun ini, ternyata sudah ramai di tengah masyarakat. Mereka menyebut, ini masalah lama yang tidak terselesaikan. “Ada beberapa ketua RT menyatakan kinerjanya kepala dusun tidak sesuai harapan,” cetus Abdul Hamid, 42, salah satu tokoh masyarakat Dusun Jenisari, Desa Genteng Kulon.

Hamid menyebut langkah kepala desa terkesan terlambat, dan justru membiarkan polemik semakin ramai. Semestinya, saat gejolak ini mulai muncul, pemerintah desa melakukan mediasi dengan cepat antara kepala dusun dengan pihak yang berseberangan. Tidak malah menunggu sampai melibatkan banyak warga. “Mestinya kan sejak kemarin-kemarin, kok malah ditunggu ramai,” jelasnya.

Warga lain yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, protes yang dilakukan sejumlah ketua RT terkesan tidak alami. Seolah-olah, ada yang mengatur agar ketidakpuasan itu semakin besar . “Sejak awal, polemic ini sepertinya tidak beres,” ujarnya.

Kepala Desa Genteng Kulon Supandi menyatakan akan mengundanghadirkan sejumlah tokoh untuk membahas polemic yang menimpa kepala Dusun jenisari, Arif Fatwa. “saya kembalikan kepada warga,” ujarnya.

Polemik ini, terang dia, sebenarnya sejak September tahun lalu. Saat itu, sejumlah ketua RT menyatakan rasa tidak puas atas kepemimpinan Arif. Menyikapi itu, ia berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencari informasi dan penyelesaian. “Saat itu keputusan BPD menganggap masih layak untuk dilanjutkan,” terangnya.

Menurut Supandi, sikap tidak puas sejumlah ketua RT dan tokoh masyarakat dinyatakan dengan pengembalian stempel kepada BPD, dan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa. Bersamaan dengan itu, pemerintah desa memberi kesempatan kepada Arif untuk berkoordinasi dengan para ketua RT untuk menyelesaikan masalah. Tapi, langkah itu tidak kunjung dilakukan, dan pemerintah desa mengeluarkan surat peringatan. “Akhir Desember 2020 saya beri SP 3,” jelasnya.

Menurut Supandi, ketidakpuasan sejumlah RT itu bukan masalah keuangan, tapi pada sikapnya. Pemerintah desa tidak berani mengambil keputusan sepihak meski sudah ada SP 3. “Yang bersangkutan (Arif Fatwa) masih aktif, masih menerima HR sebagai kepala dusun,” teranganya.(sli/abi)

(bw/sli/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia