Sabtu, 16 Jan 2021
radarbanyuwangi
Home > Features
icon featured
Features
Narwioto, Wakil Rakyat yang Jadi Aktivis

Kerapkali Soroti Dewan Setelah Menjadi Anggota Dewan

10 Januari 2021, 14: 50: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

MANTAN DEWAN: Narwiyoto foto selfi di salah satu rumah makan. Sosoknya yang nyentrik sering menjadi perhatian.

MANTAN DEWAN: Narwiyoto foto selfi di salah satu rumah makan. Sosoknya yang nyentrik sering menjadi perhatian. (IZZUL MUTTAQIN/JPRS)

Share this          

Pasca menjadi menyelesaikan pengabdiannya sebagai wakil rakyat dua periode, Narwiyoto juga melepas kedudukannya sebagai pimpinan rakyat. Dia memilih menjadi aktivis dengan alasan tak ingin idealismenya terkungkung.

IZZUL MUTTAQIN, Jawa Pos Radar Situbondo

Kumis tebal, berkacamata dan rambut tersisir rapi. Suaranya terdengar cukup lantang saat berbicara. Dia adalah sosok Narwiyoto, mantan Ketua DPC PIDP Situbondo.

Di Kota Santri, pria yang sempat menjabat anggota dewan dua periode ini terkenal nyentrik. Bagaimana tidak, dia rela meninggalkan karir politiknya dan memilih menjadi aktivis.

Narwiyoto mengaku bisa bernapas lega setelah terbebas dari dunia politik. Dia bisa lebih bebas melangkah.

“Kalau masih duduk di kursi dewan, kegiatan-kegaiatan saya nampaknya hanya berpijak kepada kepentingan. Idealisme saya terkungkung. Saya juga tidak bisa berteriak-teriak semau saya seperti saat saya menjadi aktivis,” ungkapnya.

Karena itu, begitu selesai pengabdiannya menjadi wakil rakyat, dia lantas melepas kedudukannya sebagai pimpinan partai. Pria asal Kecamatan Kendit ini kembali ke dunianya sebagai seorang aktivis.

“Dengan menjadi aktivis, saya bisa bebas berbuat apa saja. Saya bisa benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat. Siapapun yang kebijakannya tidak pro rakyat, bisa saya demo atau saya gugat,” ungkapnya berapi-api.

Tidak usah jauh-jauh, kata Narwiyoto, beberapa hari yang lalu dirinya melayangkan gugatan Citizen lawsuit. Dimana pihak yang tergugat ada dua. Yakni legislatif dan eksekutif.

“Mengapa itu saya lakukan? Karena saya melihat pengesahan APBD terlambat dan tidak sesuai aturan. Jika semisal saat ini saya masih menjabat pimpinan partai atau anggota dewa, tentu tidak bisa dong melakukan hal semacam ini. Bisa-bisa gerakan saya dinilai bertujuan politis,” ucapnya. (zul)   

(bw/zul/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia