Sabtu, 16 Jan 2021
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

49 PNS Dapat Sanksi karena Langgar Disiplin

08 Januari 2021, 16: 40: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Fathor Rakhman , Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Fathor Rakhman , Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (HABIBUL ADNAN/JPRS)

Share this          

JawaPos.com – Pelanggaran disiplin PNS di tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, tercatat ada 49 orang yang disanksi karena melanggar disiplin PNS. Sedangkan di tahun 2019, ada 41 pelanggaran.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Situbondo, Fathor Rakhman mengatakan, ada tiga jenis sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin. Yaitu hukuman ringan, sedang, dan berat. “Terbanyak, disanksi hukuman ringan,” jelasnya.

Sanksi ringan berupa teguran. Baik tertulis maupun lisan. Sedangkan hukuman kategori sedang, meliputi penundaan gaji berkala dan penurunan pangkat selama satu tahun. Kemudian, di antara jenis sanksi berat, penurun pangkat satu tingkat selama tiga tahun.

“Pelanggaran terhadap sanksi berat juga berbentuk pemberhentian dari jabatan sementara sampai dengan pemberhentian tetap, yang bukan atas permintaan sendiri,” terang Fathor kepada wartawan koran ini kemarin.

Dari jumlah 49 PNS melanggar disiplin itu, termasuk di dalamnya PNS tersangkut kasus pidana. Fathor menjelaskan, ada tiga orang yang berurusan dengan hukum karena terbukti melanggar pidana. “Kasusnya masih proses, dan saat ini di SK pemberhentian sementara,” katanya.

Dari tiga orang tersebut, dua di antaranya merupakan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo. Masing-masing tersangkut kasus penipuan mobil rental dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Sedangkan satu orang sisanya tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa. Yang bersangkutan merupakan staf kecamatan. “Kalau sudah ada keputusan hukum tetap terhadap kasus pidana tersebut, maka mereka akan diberhentikan sebagai PNS untuk selama-lamanya,” jelas Fathor.

Fathor menerangkan, ke depan pihaknya akan berupaya meminimalisir pelanggaran disiplin oleh PNS di lingkungan Pemkab Situbondo. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang disiplin. “Sehingga timbul kesadaran mematuhi sumpah janji sebagai abdi negara,” pungkasnya. (bib)

(bw/bib/als/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2021 PT Jawa Pos Group Multimedia