Rabu, 25 Nov 2020
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Massa Kembali Demo Menolak UU Cipta Kerja

28 Oktober 2020, 04: 34: 31 WIB | editor : Syaifuddin Mahmud

DEMO DAMAI: Wakapolresta AKBP Kusumo Wahyu Bintoro menemui pendemo yang berada di luar gedung DPRD Banyuwangi kemarin.

DEMO DAMAI: Wakapolresta AKBP Kusumo Wahyu Bintoro menemui pendemo yang berada di luar gedung DPRD Banyuwangi kemarin. (RAMADA KUSUMA/RABA)

Share this          

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Banyuwangi berakhir klimaks kemarin (26/10). DPRD Banyuwangi yang menjadi sasaran unjuk rasa akhirnya bersedia meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

       Demontrasi kali ini diikuti sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Cipayung, tepatnya para aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Berbeda dengan aksi pada 22 Oktober yang diwarnai kericuhan, demonstrasi kali ini berjalan damai.

       Begitu tiba di kantor DPRD Banyuwangi, massa ditemui tiga anggota dewan, yakni Irianto, Salimi, dan Patemo. Ketiga wakil rakyat tersebut lantas mengajak perwakilan mahasiswa berdialog di ruang rapat khusus kantor dewan yang berlokasi di jalan Adi Sucipto, Banyuwangi tersebut.

       Irianto mengatakan, sebenarnya kemarin seluruh anggota dewan ada kegiatan bimbingan teknis. Namun, dirinya bersama sejumlah wakil rakyat yang lain ditugaskan secara khusus untuk menemui para mahasiswa yang menggelar demonstrasi kemarin. “Semoga apa yang panjanengan kehendaki bisa tercapai,” ujarnya.

       Ketua GMNI Banyuwangi Dana Wijaya mengatakan, pihaknya kembali melakukan demonstrasi untuk menagih janji DPRD Banyuwangi. Sebab pada aksi demo pada 12 Oktober, pimpinan dan sejumlah anggota dewan menyatakan siap meneruskan aspirasi rakyat yang menolak UU Cipta Kerja itu kepada presiden.

       Ketua HMI Banyuwangi Untung Aprilianto menambahkan, pada demonstrasi 12 Oktober, pihaknya meminta dukungan dewan untuk meneruskan aspirasi penolakan UU cipta kerja ke pemerintah pusat. “Saat itu kami memberi waktu sepuluh hari, berarti sampai 22 Oktober. Namun pada kenyataannya, kami belum mendapatkan tuntutan kami, yakni surat kelembagaan dewan. Maka kami sepakat hari ini (kemarin) kami meminta surat kelembagaan dewan terkait penolakan UU Cipta Kerja,” tuturnya.

       Sementara itu, usai mendengar aspirasi perwakilan mahasiswa, Irianto melontarkan jawaban yang disambut pekik merdeka kalangan mahasiswa. Ya, pada kesempatan itu Irianto menyatakan bahwa DPRD Banyuwangi akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi melalui DPR RI untuk meneruskan aspirasi mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja.

“Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kelompok Cipayung pada 12 Oktober 2020 di Banyuwangi, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa kami atas nama pimpinan DPRD Banyuwangi mendukung aspirasi masyarakat Banyuwangi yang menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja. Mengingat hal tersebut, kami memohon kepada bapak presiden berkenan membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami meneruskan aspirasi dimaksud untuk mendapatkan tindak lanjut oleh Bapak Presiden RI dan DPR RI. DPRD Banyuwangi, Wakil Ketua, Michael Edy Hariyanto,” ujar Irianto saat membacakan surat resmi dewan yang akan dikirimkan ke pusat.

       Dikonfirmasi usai pertemuan dengan perwakilan dewan, Ketua GMNI Dana Wijaya menyatakan berterima kasih kepada DPRD Banyuwangi yang memenuhi janji untuk mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat terkait aspirasi menolak UU Cipta Kerja. “Aksi berjalan lancar dan damai. Tuntutan kami sudah ditindaklanjuti. Walaupun jumlah kami sedikit, namun kami menunjukkan kualitas sebagai kaum mahasiswa. Tidak perlu melibatkan masa yang terlalu banyak dan tidak perlu anarkis, kami berhasil mendapatkan hasil dari aksi yang kami lakukan,” kata dia.

       Hal senada dilontarkan Ketua HMI Banyuwangi Untung Aprilianto. Dia mengaku meskipun pada 12 Oktober lalu dewan menyatakan dalam tempo paling lambat sepuluh hari akan menindaklanjuti aksi mahasiswa, namun pihaknya tidak melakukan aksi lanjutan pada 22 Oktober. Sebab, pihaknya berprasangka baik, siapa tahu DPRD Banyuwangi berkirim surat pada malam hari di tanggal tersebut. “Makanya kami memutuskan menggelar aksi hari ini (kemarin) sembari menyusun langkah-langkah agar aksi kita menjadi aksi yang efektif dan efisien. Alhamdulilah perjuangan kami berhasil. DPRD Banyuwangi melayangkan surat ke pusat untuk meneruskan aspirasi kami,” pungkasnya.

(bw/sgt/aif/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia