Kamis, 03 Dec 2020
radarbanyuwangi
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

 Kapal Rute Tanjung Wangi–Lembar Mulai Beroperasi

Gapasdap Protes, Kirim Surat ke Kemenhub

19 September 2020, 17: 31: 36 WIB | editor : Syaifuddin Mahmud

SEPI: Jumlah truk yang menyeberang dari Dermaga LCM berkurang setelah dibukanya trayek baru Tanjung Wangi menuju Lembar.

SEPI: Jumlah truk yang menyeberang dari Dermaga LCM berkurang setelah dibukanya trayek baru Tanjung Wangi menuju Lembar. (FREDY RIZKI/RaBa)

Share this          

 Banyuwangi – Beroperasinya tol laut dari Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Pelabuhan Lembar, Lombok mulai memicu masalah. Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai trayek baru tersebut mengancam usaha penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang–Gilimanuk.

Rute Tanjung Wangi menuju Pelabuhan Gili Mas, Lembar dimulai awal Agustus 2020 lalu. Awalnya hanya ada satu kapal RoRo, yaitu KM Mutiara Sentosa III milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) yang beroperasi. Seiring berjalanya waktu, ada tambahan dua kapal, yaitu KM Mutiara Sentosa II dan KM Mutiara Timur 1 yang menyusul beroperasi.

Trayek baru tersebut rupanya cukup menarik minat penumpang terutama sopir truk. Mereka yang selama ini memiliki tujuan ke Lombok tak perlu turun di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bay. Sebaliknya, sopir truk cukup naik kapal dari Tanjung Wangi, lalu turun di Pelabuhan Lembar. Tarif kapal RoRo tujuan Lembar tersebut lebih mahal sepuluh kali lipat dari tiket Ketapang–Gilimanuk.

Ketua DPD Gapasdap Jawa Timur Sunaryo mengungkapkan, akibat pandemi korona demand atau permintaan penumpang yang naik kapal laut di Pelabuhan Ketapang mengalami penurunan sampai 60 persen. Hal itu sempat membuat kelimpungan para pengusaha kapal yang harus tetap beroperasi normal dengan tarif baru. Kondisi sempat sedikit membaik saat ada penyesuaian tarif dari PT ASDP pada awal Mei 2020. Sehingga terjadi kenaikan demand 10 persen.

Meski dengan kenaikan tersebut, pemasukan para pengusaha kapal masih tetap hanya sebesar 50 persen dari kondisi sebelum pandemi. Namun kemudian muncul masalah baru ketika penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Lembar dibuka. Dua penyeberangan yang saling berimpitan namun melayani rute penyeberangan yang nyaris sama membuat persaingan menjadi tidak sehat.

Sunaryo menjelaskan, sebagian besar penumpang kapal yang menyeberang dari Pelabuhan Ketapang memiliki tujuan ke Lombok. Saat penyeberangan menuju Lembar dibuka, secara otomatis akan banyak mengurangi konsumen yang biasanya menggunakan jasa penyeberangan di Ketapang. ”Angka pemasukan kita saat ini kembali turun 30 persen. Padahal akibat Covid sudah turun menjadi 50 persen. Sekarang sisanya tinggal 20 persen,” ungkap Sunaryo.

Dikatakan Sunaryo, sejak awal beroperasi sudah ada tiga kapal RoRo yang melayani trayek Tanjung Wangi–Lembar. Dengan kapasitas sekitar 120 truk untuk setiap kapalnya. Padahal untuk KMP yang beroperasi di Ketapang hanya mampu maksimal membawa 25 truk saja.

Selain itu, para penumpang yang akan menyeberang juga tidak perlu membawa surat rapid test. Mereka tidak perlu masuk ke Pulau Bali. Ditambah lagi tarif penyeberangan bisa ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan penyeberangan.

Berbeda dengan perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang yang masih harus menunggu peraturan Menteri Perhubungan untuk menetapkan tarif. ”Ini bisa mematikan aktivitas di Pelabuhan Ketapang. Jangan sampai kami (perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang) menjadi sejarah karena kondisi ini. Kami ini swasta, bukan BUMN, ketika rugi ya gulung tikar,” tegasnya.

Sunaryo mengaku sudah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan melalui DPP Gapasdap. Dia berharap pemerintah bisa mengkaji Rencana Pola Trayek (RPT) yang dimiliki kapal tujuan Tanjung Wangi–Lembar. ”Persaingan juga tidak sehat. Ini akan berdampak buruk kepada perusahaan kapal,” tegasnya.

Menanggapi keluhan Gapasdap, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi Letkol (Mar) Benyamin Ginting mengatakan, permasalahan memang berpotensi muncul saat ada dua kapal sejenis yang beroperasi. Jika yang dipermasalahkan terkait izin trayek kapal, Ginting menilai hal tersebut sudah menjadi domain pusat. ”Sebelum izin dikeluarkan, pastinya sudah ada kajian dari pusat,” ujarnya.

Meski demikian, Ginting mengaku tidak akan lepas tangan. Dia akan menampung keluhan dari pihak yang merasa dirugikan. Pria asal Medan itu berjanji akan mendudukkan bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penyeberangan tersebut jika memang nanti diperlukan. ”Kalau mereka (Gapasdap) sudah bersurat ke pusat, kami tinggal menunggu instruksinya saja. Kami akan cari solusi terbaik,” tandas mantan Kepala KSOP Kendari itu. 

(bw/fre/aif/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia