Jumat, 25 Sep 2020
radarbanyuwangi
Home > Kolom
icon featured
Kolom
ARTIKEL

Jangan Hanya Jadikan Perempuan sebagai Pelengkap Prasyarat Pileg

04 Agustus 2020, 13: 52: 03 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Oleh: Safrieta Jatu Permatasari*

Oleh: Safrieta Jatu Permatasari* (Dosen FISIP Untag 1945 Banyuwangi.)

Share this          

BEBERAPA waktu lalu sudah ditetapkan oleh KPU bahwa berdasar hasil rekapitulasi perolehan suara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 (satu) Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Terpilihnya Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim ini menandakan, bahwa perempuan juga dianggap memiliki kemampuan dan kualitas yang setara dengan kaum laki-laki.

Kemudian kalau kita lihat dalam susunan kabinet kerja Jokowi - JK, sebanyak 7 (tujuh) dari 34 menteri diduduki kaum perempuan. Bisa kita lihat, bahwa keterwakilan perempuan yang duduk di menteri kabinet kerja relatif bisa dikatakan masih rendah.

Belakangan yang sedang hangat diperbincangkan partai politik ramai- ramai mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU. Karena pada 2019 mendatang, Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi besar-besaran yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) Tingkat Pusat/Provinsi/Kab/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Terkait dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), saya tertarik untuk mengamati bagaimana perkembangan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab sering kali, anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan, karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam lembaga publik dan lembaga perwakilan rakyat, maupun untuk pengambilan keputusan politik serta perumusan kebijakan publik, menurut saya mutlak diperlukan dalam proses demokratisasi di Indonesia saat ini.

Meskipun realitanya, dalam area politik masih terjadi apa yang disebut dengan maskulinitas peran publik. Kecenderungan untuk memberikan porsi lebih besar dalam ruang publik pada laki-laki menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan, termasuk kaitannya dengan tingkat partisipasi politik.

Menurut saya, partisipasi politik perempuan sesungguhnya merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegarannya. Perempuan sebagai warga negara juga punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik. Sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. 

Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen (DPR), serta institusi formal politik lainnya di tingkat pusat maupun daerah, belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Di tingkat ASEAN, bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU), dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen.

Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya. Rata-rata dunia sebesar 23,6 persen wanita yang menduduki kursi di parlemen. Sedangkan, bila dibandingkan dengan negara Asia maupun ASEAN, posisi Indonesia berada di atasnya. Rata-rata proporsi perempuan dalam parlemen di negara Asia dan ASEAN masing-masing sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen.

Belum tercapainya kuota minimal 30 persen di parlemen ini, mungkin sekali terjadi karena adanya hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan pemilu. Hambatan tersebut misalnya masih kentalnya budaya patriarki yang sering kali mendiskriminasi perempuan. Adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan ruang publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Sebetulnya, kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua dapil.

Tak hanya itu, perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting, sebab UU Partai Politik dan Pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respons negara terkait kesetaraan gender.

Salah satu upaya lain untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Syarat keterwakilan perempuan dalam struktur parpol diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Pasal 2 Ayat (5) UU Parpol menyatakan, kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan.

Jika ketentuan itu ditaati, maka parpol tidak akan kesulitan dalam menyiapkan sumber daya manusia terkait keterwakilan perempuan dalam pencalegan. Di samping itu, parpol seharusnya mengalokasikan dana bantuan politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengaderan perempuan. Seperti yang kita ketahui parpol mendapat banpol dari APBN. Nah, harapannya banpol tersebut juga dialokasikan untuk pengaderan perempuan.

Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 55 ayat (2) UU No 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Sesungguhnya demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi. Karena itu jika suatu negara ingin menjadi demokratis, negara tersebut sudah seharusnya tidak mengabaikan partisipasi perempuan!(*)

(bw/rbs/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia