Rabu, 05 Aug 2020
radarbanyuwangi
Home > Ekonomi Bisnis
icon featured
Ekonomi Bisnis
KPPN BANYUWANGI

Anggaran Semester I 2020 Satker Terealisasi 45,37 Persen

Dana Bansos Rp 1,5 Miliar Belum Terserap

03 Juli 2020, 07: 37: 35 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Kantor KPPN di Jalan Jend. A. Yani No. 120, Banyuwangi

Kantor KPPN di Jalan Jend. A. Yani No. 120, Banyuwangi ((TOHA/JPRABA))

Share this          

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Persentase penyerapan realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) Banyuwangi sampai dengan semester pertama di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi mencapai 45,37 persen. Persentase ini setara  Rp 486,7 miliar dari nilai pagu Rp 1,072 triliun. Realisasi 45,37 persen ini dinilai sudah sesuai dengan target penyerapan secara nasional.

Hal ini disampaikan oleh Kepala KPPN Banyuwangi Biworo Hariwidjaja pada Kamis (2/7). Menurut Biworo, belanja pegawai yang direalisasikan pada semester pertama ini mencapai Rp 219 miliar dari pagu Rp 455 miliar atau sudah digunakan sebesar Rp 48,24 persen. Sementara belanja barang dari pagu Rp 318 miliar, mampu direalisasikan Rp 141 miliar. 

Biworo Hariwidjaja

Biworo Hariwidjaja

Sementara dari jenis belanja modal terealisasi Rp 7,5 miliar dari pagu Rp 22,9 miliar atau terserap 32,98 persen. Yang menarik anggaran belanja bansos sebesar Rp 1,5 miliar belum terserap sama sekali. Padahal saat ini pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan pada pelaksanaan APBN dengan fokus belanja untuk kesehatan, pengeluaran jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. ”Oleh sebab itu, kami mendorong satuan kerja untuk segera merealisasikan belanja bansos ini demi terlaksananya jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian,” kata pria yang sebelumnya bertugas di Mamuju, Sulawesi Barat ini.

Biworo melanjutkan, untuk belanja transfer yang terdiri dari DAK fisik dan dana desa telah disalurkan. DAK fisik hingga (30/6) disalurkan Rp 524 juta dan hari ini Jumat (3/7) KPPN Banyuwangi kembali menyalurkan sebesar Rp 1,235 miliar ke Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sampai dengan saat ini dana desa telah disalurkan sebesar Rp 116 miliar dari alokasi dana Rp 210 miliar.

Biworo mengingatkan pelaksanaan anggaran di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia berdampak pula pada pelaksanaan anggaran di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah kerja KPPN Banyuwangi. Sampai dengan hari ini Covid-19 belum menunjukan adanya penurunan jumlah pasien positif sebagaimana yang dirilis melalui website resmi Covid-19.

Dalam rangka menekan penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah terus menerapkan berbagai upaya dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya physical distancing melalui beragam kebijakan.  Pandemi Covid-19 dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 berpengaruh pada penyerapan anggaran masing-masing satker terutama semester pertama tahun 2020. Pemerintah mengambil kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan melakukan penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga untuk dialihkan dalam upaya menanggulangi Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun sosial dan ekonomi. ”Sebagai dampak refocusing anggaran, jumlah pagu DIPA yang dikelola oleh KPPN Banyuwangi juga mengalami penurunan, namun demikian anggaran belanja harus segera direalisasikan agar ekonomi bisa segera pulih,” kata Biworo. 

Biworo menambahkan, secara makro ekonomi upaya percepatan ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian yang lebih cepat dan mencegah penumpukan proyek di akhir tahun anggaran. Di wilayah pembayaran KPPN Banyuwangi sendiri, secara statistik realisasi belanja modal hingga Juni 2020 mencapai 45,37 persen. ”Meski secara persentase pencapaian 45,37 persen ini sudah sesuai dengan target nasional, jadi mohon ini diperhatikan untuk satker masing-masing agar bisa segera merealisasikan sesuai jadwal,” ujarnya.

Biworo berharap dengan kebijakan pemerintah pusat new normal sebagai cara hidup baru di tengah pandemi Covid-19 yang mulai berlaku di awal bulan Juni 2020, diharapkan nantinya realisasi anggaran pada semester II tahun 2020 meningkat dengan rata-rata penyerapan anggaran secara nasional serta tercapainya output kegiatan, mampu menjadi multiplier effect bagi perkembangan perekonomian di Banyuwangi. ”Namun demikian, masalah asas akuntabilitas orientasi pada hasil anggaran berbasis kinerja harus tetap dikedepankan,” pungkas Biworo. (*/afi/c1)

(bw/sgt/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia