Selasa, 07 Jul 2020
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

Ancam Tahan Distribusi Logistik ke Bali

Protes Rapid Test Berbayar, Sopir Truk Mogok

23 Juni 2020, 21: 05: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

MOGOK LAGI: Puluhan sopir pengangkut logistik memprotes kebijakan rapid test berbayar yang dikeluarkan Pemprov Bali. Mereka memarkir kendaraannya di Terminal Sritanjung kemarin.

MOGOK LAGI: Puluhan sopir pengangkut logistik memprotes kebijakan rapid test berbayar yang dikeluarkan Pemprov Bali. Mereka memarkir kendaraannya di Terminal Sritanjung kemarin. (RAMADA KUSUMA/JAWAPOS.COM)

Share this          

KALIPURO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Protes persyaratan rapid test bagi sopir logistik yang akan menyeberang ke Bali masih belum ada penyelesaian. Kemarin (22/6) puluhan sopir dan kernet truk pengangkut logistik melakukan aksi mogok di Terminal Sritanjung. Mereka memprotes kebijakan rapid test yang dikeluarkan Pemprov Bali tersebut.

Lantaran geram dengan kebijakan wajib rapid test berbayar, sejumlah sopir mengancam tidak akan mengirim logistik ke Bali. Mereka memilih menahan muatannya sampai menunggu ada kabar yang menggembirakan bagi sopir truk.  

Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, puluhan sopir memarkir kendaraannya di tengah terminal dengan cukup teratur. Aksi ini mengundang perhatian petugas dari Dinas Perhubungan Banyuwangi dan aparat kepolisian yang siaga di terminal. Sejumlah sopir mengungkapkan, aksi mogok ini sebagai bentuk solidaritas kepada rekan-rekannya sesama sopir. Mereka ingin memberitahukan kepada Pemprov Bali tidak semua sopir mampu membayar biaya rapid test yang cukup mahal tersebut.

”Ini bukan aksi paksaan, teman-teman yang mau menyeberang kita persilakan. Tapi yang mau bertahan di sini juga tidak apa-apa,” teriak Anam, salah seorang sopir.

Anam mengancam jika tidak ada perubahan kebijakan dari Pemprov Bali, aksi mogok akan terus dilanjutkan para sopir. Dia mengaku keberatan dengan biaya rapid test mandiri yang terlalu mahal. Satu sopir saja dibutuhkan biaya Rp 285 ribu. Itu belum termasuk kernet. Jika ditambah kernet, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 570 ribu. ”Surat keterangan nonreaktif rapid test hanya  berlaku tiga hari. Kalau kita ke Lombok, baliknya harus rapid test lagi. Berapa yang harus kita bayarkan?” tegasnya.

Anam mengakui aparat keamanan di Banyuwangi tidak menghalangi truk-truk tersebut menyeberang ke Bali. Begitu masuk pelabuhan Ketapang, truk pengangkut logistik langsung menyeberang ke Bali. Namun, begitu tiba di Gilimanuk, sopir wajib menunjukkan surat keterangan hasil rapid test.

Jika kedapatan tidak memiliki surat rapid test dengan hasil nonreaktif, dipastikan kendaraan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sopirnya akan digiring untuk memarkirkan truknya di lapangan kargo sampai mereka mau melakukan rapid test. ”Mau empat hari kalau tidak rapid test ya kita tetap ditaruh di sana. Masalahnya rapid test-nya mahal. Bos juga tidak mau tahu, mereka hanya memberi uang untuk jalan, cukup tidak cukup urusan kita,” ungkapnya.

Sopir lainnya, Busairi menambahkan, kebijakan wajib rapid test hanya ada di Bali saja. Pria yang biasa membawa truk lintas pulau itu mengungkapkan, Jakarta tidak menerapkan kebijakan tersebut kepada sopir logistik. ”Saya lewat Jakarta biasa saja, padahal di sana PSBB,” ujarnya.

Hingga pukul 16.30 sebagian sopir masih bertahan dengan memarkirkan kendaraanya di tengah terminal. Mereka mengaku menunggu kepastian dari salah satu perwakilan yang kabarnya meminta dengar pendapat di kantor DPRD Banyuwangi.

Kapolsek KP3 Tanjung Wangi Iptu Sudarso mengatakan, pihaknya sebatas hanya melakukan pengamanan saja. Menurut Sudarso, kebijakan rapid test menjadi kewenangan Pemprov Bali. ”Kalau dari sini tidak ada hambatan. Yang mau menyeberang silakan saja, tapi nanti di sana (Gilimanuk) pasti dimintai rapid test,” tandasnya.

Aksi mogok sopir truk pengangkut logistik ini bukan sekali ini digelar. Sebelumnya mereka juga mogok karena mengeluhkan tingginya biaya rapid test. Aksi mogok itu memicu kemacetan panjang di sepanjang jalan raya menuju pelabuhan ASDP Ketapang. Lagi-lagi aparat kepolisian Banyuwangi yang kena getahnya. Mereka harus mengatur kemacetan arus lalu lintas akibat aksi mogok tersebut. (*)

(bw/fre/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia