Selasa, 07 Jul 2020
radarbanyuwangi
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kabupaten Banyuwangi Raih Opini WTP 8 Tahun Beruntun

20 Juni 2020, 07: 15: 59 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

HASIL SINERGISITAS: (dari kiri) M. Ali Mahrus, Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, dan Wabup Yusuf Widyatmoko berfoto bersama usai penyerahan hasil audit LKPD Banyuwangi tahun 2019 di Sidoarjo kemarin (20/6).

HASIL SINERGISITAS: (dari kiri) M. Ali Mahrus, Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, dan Wabup Yusuf Widyatmoko berfoto bersama usai penyerahan hasil audit LKPD Banyuwangi tahun 2019 di Sidoarjo kemarin (20/6). (SIGIT/JAWAPOS.COM)

Share this          

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi kembali berhasil meraih predikat mentereng di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Tidak tanggung-tanggung, opini WTP terhadap LPBD tersebut sukses diraih Banyuwangi delapan kali beruntun. Pencapaian tersebut diraih salah satunya berkat penerapan pengendalian internal yang bagus.

Hasil audit BPK tersebut diterima Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus di Sidoarjo kemarin (19/6). Penyerahan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jatim. Selain Banyuwangi, hasil audit serupa juga diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo. Bedanya, Pemkot Probolinggo WTP untuk kali ketiga berturut-turut.

Wakil Ketua DPRD Ali Mahrus mengatakan, keberhasilan Banyuwangi meraih opini WTP dari BPK merupakan ”buah” dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif. ”Pengelolaan keuangan daerah ibarat keluarga. Eksekutif ibarat suami, sedangkan legislatif selayaknya istri. Eksekutif bagian mencari dan memanfaatkan duit, sedangkan legislatif bertugas mengarahkan serta memberikan masukan dan saran,” ujarnya.

Selayaknya keluarga, imbuh Mahrus, maka penggunaan dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dilakukan dengan baik serta dengan memperhatikan saran dan masukan dewan sebagai wakil rakyat Banyuwangi. ”Jadi, sinergisitas antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Sebab kalau ayah (eksekutif) dan ibu (legislatif) bertengkar terus, yang dirugikan adalah anak, yakni rakyat Banyuwangi,” kata dia.

Mahrus berharap, capaian positif ini bisa dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. ”Kita juga harus selalu menaati regulasi pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)

(bw/sgt/ics/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia