Jumat, 10 Apr 2020
radarbanyuwangi
Home > Banyuwangi
icon featured
Banyuwangi

 Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Bakar Ban

14 Maret 2020, 11: 00: 59 WIB | editor : Syaifuddin Mahmud

TOLAK KEBIJAKAN: Mahasiswa berorasi menolak RUU Omnibus Law di depan kantor Pemkab Banyuwangi, sore kemarin.

TOLAK KEBIJAKAN: Mahasiswa berorasi menolak RUU Omnibus Law di depan kantor Pemkab Banyuwangi, sore kemarin. (RAMADA KUSUMA/RABA)

Share this          

 BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi –   Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan Pemkab Banyuwangi, sore kemarin (13/3). Mereka bergerak dari arah selatan kampus Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menuju lokasi aksi.

       Massa bergerak dengan menggunakan pengeras suara yang dibawa kendaraan pikap. Aksi demo mahasiswa kemarin mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Mereka juga membawa spanduk kain warna putih bertuliskan ”PMII Banyuwangi Menolak Omnibus Law”.

       Di akhir demo, mahasiswa membakar ban bekas di depan kantor pemkab. Dalam sekejap api berkobar. Asap tebal membubung tinggi ke udara. Selanjutnya, mereka mengelilingi ban yang terbakar sembari meneriakkan yel-yel penolakan RUU Omnibus Law.

       David Ismail, koordinator unjuk rasa mengatakan, aksi ini merupakan bentuk sikap menolak Omnibus Law yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dia menyebut, proses pembuatan kebijakan Omnibus Law sejak awal sudah tidak sesuai dengan semangat demokrasi di Indonesia. ”Kami menolak karena merugikan seluruh warga Indonesia,” tegasnya.

       David menyebut aksi ini melibatkan anggota PMII dari seluruh komisariat dan rayon yang ada di Banyuwangi. Selain itu, massa juga berasal dari elemen lain seperti Solidaritas Perjuangan dan Aliansi Pelajar Banyuwangi. ”Kita hanya menyuarakan sikap,” jelasnya.

       Ketua PC PMII Banyuwangi Wahyu Dwi Hermawan melalui rilis tertulisnya menjelaskan, ada sejumlah kejanggalan dalam RUU Omnibus Law. Melalui aksi itu, pihaknya menuntut Pemkab Banyuwangi mengambil sikap atas RUU Omnibus Law. ”Dalam hal ini Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas agar menolak RUU tersebut, baik secara lisan maupun tulis,” jelasnya.

       Mereka juga menuntut pemerintah Indonesia membatalkan RUU Omnibus Law serta membuka ruang partisipasif dalam setiap penyusunan kebijakan. Mahasiswa juga menuntut penghapusan segala bentuk sentralisasi kekuasaan melalui konsep RUU Omnibus Law karena hal ini menyalahi demokrasi. ”Libatkan semua pihak yang berkepentingan, terutama kalangan pekerja,” desaknya.

       Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mengembalikan dan memenuhi hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan dan jaminan sosial sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Mereka juga menuntut pembatalan segala bentuk upaya dan penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan, sesuai dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. ”Jangan sampai investasi mengesampingkan lingkungan,” pungkasnya. (sli/aif/c1)

(bw/sli/aif/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia